Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia atau World Bank mencatat utang luar negeri negara-negara berkembang terus mengalami lonjakan, hingga tembus rekor terbaru pada 2025.
Pada tahun itu, utang luar negeri negara-negara berkembang melonjak 5,5% hingga mencapai rekor US$$9,4 triliun atau setara Rp170.478,4 triliun (kurs Rp18.136/US$).
“Angka ini merupakan laju pertumbuhan tercepat sejak tahun 2021 dan sekitar empat kali lipat dari rata-rata periode 2022-2024, menurut International Debt Report 2026,” dikutip dari siaran pers World Bank, Jumat (6/11/2026).
Bank Dunia menyebut, lonjakan utang itu disebabkan akses terhadap keuangan internasional yang telah membaik, tetapi juga dipicu harga pendanaan yang belum membaik, dan beban utang yang tinggi di negara-negara termiskin mengancam akan menggeser investasi penting untuk masyarakat.
Pendanaan swasta mendorong sebagian besar kenaikan tersebut. Pinjaman dari kreditur swasta melonjak dan penerbitan obligasi dari entitas publik naik hampir 35% menjadi US $251 miliar, level tertinggi dalam lima tahun seiring kembali dibukanya pasar bagi banyak negara berkembang.
Utang luar negeri tumbuh paling cepat di antara negara-negara yang paling rentan, meningkat 8,1% menjadi US$1,3 triliun di negara-negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan konsesional (concessional financing) dari Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association/IDA) Bank Dunia.
“Kembalinya pinjaman swasta ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah adalah hal yang positif, tetapi negara-negara ini meminjam lebih banyak, membayar lebih mahal, dan dalam banyak kasus menyisakan lebih sedikit untuk pembangunan jangka panjang,” kata Haishan Fu, Kepala Statistik Bank Dunia dan Direktur Data Pembangunan.
Banyak pemerintah menerbitkan obligasi baru untuk membeli kembali (buyback) utang yang jatuh tempo, guna memperhalus profil pembayaran kembali tanpa mengurangi jumlah utang secara signifikan, yang sering kali dilakukan pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi.
Data awal 2026 menunjukkan keberlanjutan permintaan atas pendanaan obligasi internasional dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah meskipun biayanya tinggi. Pada pertengahan Agustus, lebih dari 10 negara telah melampaui total penerbitan mereka sepanjang 2025, sementara beberapa negara lainnya kembali ke pasar internasional.
Negara-negara yang memenuhi syarat IDA membayar rata-rata 8,2% atas komitmen kreditur swasta baru pada tahun 2025, tingkat suku bunga tertinggi sejak 1989, dan 9,4% untuk obligasi baru. Kesenjangan antara suku bunga yang dibayarkan negara-negara penerima IDA kepada kreditur resmi dan kreditur swasta melebar dari 3,4 poin persentase pada tahun 2016 menjadi 5,5 poin persentase pada tahun 2025.
Sebagai perbandingan, negara-negara yang hanya memenuhi syarat untuk pinjaman non-konsesional dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development / IBRD) Bank Dunia membayar rata-rata 5,5% untuk obligasi baru, sebuah perbaikan dari tingkat suku bunga 5,8% pada tahun sebelumnya.
Tekanan pembayaran utang (debt-service) tetap berat di tengah tingginya suku bunga global. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah membayar US$1,4 triliun untuk pokok utang dan bunga pada tahun 2025, naik 1,9% sekaligus menandai kenaikan tahunan selama lima kali berturut-turut.
Pembayaran kepada pemegang obligasi naik menjadi US$363 miliar, sebagian mencerminkan pembelian kembali utang dan pelunasan di awal (prepayments) yang didanai melalui penerbitan obligasi baru.
Antara 2022 hingga 2025, negara-negara berkembang membayar US$436 miliar lebih banyak untuk pembayaran utang dibandingkan dengan pendanaan baru yang mereka terima. Namun, arah tersebut berubah pada tahun 2025, di mana arus utang jangka panjang berbalik dari arus keluar bersih (net outflow) sebesar US$118 miliar pada tahun 2024 menjadi arus masuk bersih (net inflow) sebesar US$45 billion.
Pergerakan nilai tukar mata uang juga berperan dalam kenaikan yang dilaporkan. Lebih dari seperempat dari kenaikan sebesar US$303 miliar pada utang publik dan utang yang dijamin publik mencerminkan pelemahan dolar AS, yang meningkatkan nilai dolar dari utang berdenominasi mata uang lain.
Bagi beberapa peminjam konsesional terbesar, efek mata uang ini melebihi pokok utang yang mereka bayarkan kembali pada tahun 2025, sehingga utang yang dilaporkan tetap lebih tinggi meskipun pembayaran utang terus dilakukan.
(arj/arj)
