Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang survey, PT SUCOFINDO (PERSERO) mendorong penguatan inovasi yang dapat memberikan dampak lebih luas bagi keberlanjutan bisnis dan ketahanan masyarakat. Dua isu strategis yang menjadi perhatian utama tahun ini adalah pengembangan pasar karbon dan penguatan ketahanan rantai pasok pangan.
Senior Researcher Korea Research Institute on Climate Change (KRIC), Bonn Choi, menyampaikan bahwa implementasi Artikel 6 Perjanjian Paris (Paris Agreement) membuka peluang pengembangan mekanisme pasar karbon sebagai salah satu instrument efektif pengurangan emisi.
Dalam paparannya bertajuk “Operationalizing Article 6 of the Paris Agreement: Carbon Market Mechanisms and Lessons from Northeast Asia for ASEAN’s Sustainable Business Transitions”, Bonn menjelaskan bahwa investasi pada teknologi inovatif dan fasilitas rendah emisi dapat menghasilkan reduksi emisi gas rumah kaca yang bernilai ekonomi melalui mekanisme pasar karbon sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pengurangan emisi dapat memberikan dua manfaat utama, yaitu mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) sekaligus membuka peluang pendapatan baru melalui transaksi perdagangan karbon,” ujar Bonn, seperti dikutip Senin (21/9/2026).
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan proyek pengurangan emisi di berbagai sektor, mulai dari energi, efisiensi energi rumah tangga, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, kehutanan, hingga teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS). Karena itu, akselerasi pasar karbon perlu didukung identifikasi sektor prioritas, penguatan regulasi, dan integrasi berbagai sumber pengurangan emisi ke dalam Emissions Trading System (ETS).
“Dengan mengidentifikasi sektor prioritas, Indonesia dapat mengarahkan investasi karbon secara terukur pada proyek-proyek yang memiliki dampak lingkungan riil, manfaat ekonomi nyata, dan kontribusi pembangunan yang lebih besar,” jelasnya.
Selain pasar karbon, pihaknya juga mendorong perhatian terhadap ketahanan rantai pasok pangan sebagai fondasi ketahanan nasional. Asisten Deputi Logistik Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Ridky Irfan Wirautama, menyampaikan bahwa sektor pertanian dan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Namun, ketahanan pangan
menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari perubahan iklim, dinamika ekonomi global, gejolak harga pangan, bencana alam, kesiapan infrastruktur logistik hingga penyusutan lahan produktif.
“Di tengah berbagai tantangan tersebut, inovasi menjadi salah satu solusi kunci. Transformasi pengelolaan sampah, termasuk pengolahan sampah menjadi energi listrik, menunjukkan bagaimana persoalan lingkungan dapat dialihfungsikan menjadi sumber nilai ekonomi sekaligus bagian dari solusi energi,” kata Ridky.
Pemerintah juga terus memperluas penerapan ekonomi sirkular pangan serta memitigasi dampak fenomena iklim ekstrem. Pada aspek logistik maritim, pengembangan pelabuhan hijau dan cerdas (green and smart port) digalakkan dengan memadukan digitalisasi, tata kelola modern, budaya Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) serta prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
Pengembangan ekonomi biru (blue economy) turut menjadi pilar penguatan ketahanan pangan sekaligus membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru kawasan pesisir, melalui pemenuhan kebutuhan pangan berprotein, penciptaan lapangan kerja, dan peluang investasi.
“Pada 2026, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dicanangkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir yang mengintegrasikan rantai nilai dari hulu ke hilir, mulai dari produksi penangkapan, pengolahan, fasilitas pendingin dan penyimpanan, hingga jaringan distribusi pasar,” ujar Ridky.
Ridky menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan penyelarasan kebijakan agar rantai pasok dan logistik komoditas pangan dapat berjalan efektif serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang juga merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Melalui kolaborasi dan penyelarasan arah kebijakan pangan lintas sektor, kita dapat memastikan kelancaran sekaligus memperkuat rantai pasok dan logistik komoditas pangan agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” tutup Ridky.
(ayh/ayh)
