Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan perubahan iklim yang memicu bencana alam, seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), telah menjadi risiko finansial yang berdampak langsung terhadap sektor keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, risiko iklim saat ini telah menjadi salah satu dari lima tantangan strategis global yang memiliki implikasi terhadap Indonesia. Dampak bencana alam perlu menjadi perhatian industri keuangan karena dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada perbankan.
“Jadi semua risiko iklim saat ini yang terjadi itu sudah berubah menjadi risiko keuangan, mempengaruhi kualitas aset, risiko kredit, klaim asuransi, serta nilai investasi.,” ujar Friderica Friderica dalam paparannya di acara IAI-ISRF ke APAFest, di Main Hall BEI, Jakarta, Selasa, (10/11/2026).
Dia menjelaskan, tantangan strategis kedua adalah keterhubungan risiko atau interconnectedness dan risiko sistemik. Gangguan lingkungan dapat merambat ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan, produksi, logistik, hingga inflasi.
Friderica mencontohkan dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya memengaruhi kesehatan masyarakat di Indonesia, tetapi juga negara lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko lingkungan memiliki keterkaitan yang luas dan dapat memicu gangguan pada berbagai aktivitas ekonomi.
Tantangan ketiga adalah pengukuran risiko iklim atau climate risk measurement. Hal ini mencakup ketersediaan dan kualitas data, kualitas bisnis, serta pemanfaatan teknologi untuk mengukur dan mengelola risiko yang ditimbulkan perubahan iklim.
Tantangan keempat berkaitan dengan kredibilitas pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting credibility. Menurut Friderica, masih terdapat kesenjangan antara komitmen lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), implementasi nyata, serta kualitas pengungkapan perusahaan yang berpotensi memicu praktik pencucian citra atau washing.
Dia menyebut terdapat tiga praktik yang perlu menjadi perhatian, yakni greenwashing, impact washing, dan social washing. Greenwashing merupakan praktik ketika perusahaan mengklaim produk atau kegiatannya ramah lingkungan, sementara impact washing terjadi ketika perusahaan melebih-lebihkan dampak positif kegiatan atau produknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
Adapun social washing merupakan praktik ketika perusahaan membangun citra seolah-olah memiliki kontribusi sosial yang positif, tetapi tidak didukung implementasi yang sesuai. Ketiga praktik tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan di forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Friderica menilai, penguatan kredibilitas pelaporan keberlanjutan menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi otoritas dan pelaku industri. Pasalnya, sejumlah perwakilan perusahaan masih membutuhkan panduan untuk menyusun laporan keberlanjutan yang transparan, sesuai kondisi sebenarnya, dan tidak menutupi informasi material.
Menurut dia, perusahaan juga perlu memahami konsekuensi apabila tidak menyampaikan laporan sesuai kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, OJK berharap AI dapat mendukung OECD dalam memberikan panduan dan penguatan kualitas pelaporan keberlanjutan.
Tantangan kelima adalah tata kelola dan akuntabilitas atau governance and accountability. Aspek ini mencakup pengawasan, pengendalian internal, serta penguatan kompetensi akuntansi agar pengelolaan dan pelaporan risiko keberlanjutan dapat dilakukan secara akuntabel.
(rob/rob)
