Jakarta, CNBC Indonesia – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M Juhro merespons pertanyaan para anggota dewan di Komisi XI DPR saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and propertest, terkait dengan rendahnya permintaan kredit saat pemerintah dan BI gencar memasok likuditas di sistem keuangan.
Terutama terkait dengan langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang telah menempatkan dana menganggur pemerintah di BI senilai Rp 276 triliun ke bank-bank Himbara, maupun satu BPD, tapi tak kunjung mampu mendorong pertumbuhan kredit capai level dua digit hingga tak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
Solikin menjelaskan, masalah itu disebabkan yang menjadi permasalahan saat ini ialah sisi permintaan kredit yang masih lemah. Maka, ketika pemerintah mendorong peredaran uang primer atau MO untuk menopang likuiditas di perbankan, realisasinya menjadi perputaran aktivitas ekonomi melalui kredit tak terjadi.
“M0 itu dia adalah embrio uang, primary money itu cikal bakal uang, dia merupakan utang atau tagihan dari otoritas moneter terhadap masyarakat, itu enggak akan jadi uang apabila tidak dilakukan mekanisme penciptaan,” kata Solikin saat fit and proper test di Komisi XI DPR, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
“Karena sekarang isunya adalah sisi demand, respons sisi demand saat ini memang tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya sehingga saat kita gelontorkan likuiditas tidak otomatis terserap di kegiatan ekonomi riil,” tegasnya.
Ini yang menyebabkan saat BI menggelontorkan likuiditas melalui pengurangan giro wajib minimum atau GWM melalui kebijakan likuiditas makroprudensial atau GWM, serta penempatan dana pemerintah Rp 276 triliun tak mampu mempercepat pertumbuhan kredit. Sepanjang 2025 kredit bahkan hanya tumbuh 9,69% secara tahunan (yoy).
“Itu kenapa akhirnya waktu bicara bagaimana kebijakan BI yang tambah likuiditas bahkan penempatan dana oleh pemerintah atau menkeu di Himbara itu gak otomatis digunakan. Karena bank-bank sudah punya pipeline, terus kalau mau disalurkan lagi on top itu mana sektor-sektor yang bisa absorb, kalau demandnya cecemerehe atau belum kuat,” ujar Solikin.
Oleh sebab itu ia menekankan, yang bisa ia tawarkan ialah mendorong pembiayaan dari sisi supply yang harus link dengan sisi demand. Ini kenapa menurutnya upaya debottlenecking di dunia usaha menjadi sangat penting dan telag digencarkan pemerintah dan BI untuk mendorong sisi demand.
“Dalam KSSK kami memahami debottlenecking itu, jadi di KSSK sekarang isu enggak hanya bahas masalah satbilitas atau resiliensi keuangan,” ungkap Solikin.
(arj/haa)
