Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengumumkan panitia seleksi (pansel) calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner (ADK) Lembaga Penjamin Simpanan periode 2025-2030. Pansel yang diketuai Menteri Keuangan itu hendak mencari 3 orang ADK LPS baru.
Merujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), ADK LPS harus berjumlahkan 7 orang dengan 4 orang berasal dari atau dalam LPS, dengan minimal 2 orang dari luar LPS. Anggota Dewan Komisioner (ADK) yang dicari adalah Ketua DK LPS dan ADK membidangi program penjaminan dan resolusi bank.
Sri Mulyani memaparkan susunan pansel terdiri dari dirinya selaku ketua, dengan anggota Thomas A.M. Djiwandono dari unsur pemerintah, Aida S. Budiman dari unsur perwakilan Bank Indonesia (BI), Dian Ediana Rae dari unsur perwakilan OJK, Fauzi Ihsan dari perwakilan profesional/perbankan, dan Rizal Bambang Prasetijo dari perwakilan profesional/asuransi.
“Jabatan yang akan diisi atau yang dibuka untuk seleksi ini Adalah No. 1 Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota dan yang kedua jabatan Anggota Dewan Komisioner Yang membidangi program penjaminan dan resolusi bank untuk periode jabatan 5 tahun yaitu 2025-2030,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers pengumuman pansel Calon Ketua dan Anggota LPS 2025-2030 secara virtual, Kamis (3/7/2025).
Seperti diketahui, masa jabatan ketiga ADK LPS periode 2020-2025 berakhir tahun ini. Wakil Ketua DK LPS, Lana Soelistianingsih sudah berakhir pada Februari lalu. Sementara itu, masa jabatan Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa dan ADK LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank Didik Madiyono akan berakhir 3 September mendatang.
“Hari ini mengumumkan untuk mengundang seluruh warga negara Indonesia terbaik untuk menjadi calon ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau kita singkat menjadi DK LPS untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya,” ujar Sri Mulyani.
Ia menambahkan, seleksi anggota ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Atau Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dituangkan dalam perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Atau Undang-Undang No.4 Tahun 2023 Untuk seleksi pemilihan calon anggota Dewan Komisioner LPS Periode 2025-2030.
Untuk posisi Wakil Ketua DK LPS, dua calon sudah melewati uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test, namun hasilnya ditunda oleh Komisi XI DPR RI. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menjelaskan hasil fit and proper test tersebut akan ditetapkan secara bersamaan dengan pengisian 3 ADK LPS baru lainnya.
“Kalau kita sekarang menetapkan [Wakil DK/ADK LPS], sementara tiga [ADK]-nya belum, maka mereka tidak bisa membuat pembagian tugas. Maka penetapan ini yang 1 orang ini kita tunda sampai kemudian yang 3 kita pilih secepatnya,” ujar Misbakhun di Gedung DPR RI, Rabu (2/7/2025).
(ayh/ayh)
Next Article
Komisi XI DPR: Menteri Mundur Jangan Jadi Rumor Berlebihan
