Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR Komisi XI terkait Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2025.
Namun, dalam pelaksanaan rapat tersebut berlangsung tertutup. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, alasannya untuk menghindari spekulasi pasar. Sebab, dalam rapat tersebut membahas RKAP investasi Danantara.
“Karena RKAP-nya investasi Danantara itu banyak, nanti kita khawatirkan mempengaruhi dan menjadi bahan spekulasi di pasar maka kita mendesain rapat ini tertutup,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (23/7).
Menurutnya, keputusan tersebut demi menjaga stabilitas pasar modal. Sebab, dikhawatirkan pembahasan rapat dapat menimbulkan persepsi hingga bahan spekulasi di pasar modal.
“Untuk menjaga jangan sampai kemudian bahan rapatnya dijadikan bahan spekulasi dan kemudian memengaruhi harga pasar yang menimbulkan spekulasi,” ucapnya.
“Saya minta maaf kepada teman-teman karena kondisi ini harus dijaga dan politik harus bisa memberikan perlindungan terhadap upaya-upaya jangan sampai dijadikan spekulasi tadi,” lamjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Chief of Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani menambahkan, Danantara juga telah melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan non-BUMN dalam hal ini terikat perjanjian kerahasiaan atau perjanjian non-disclosure agreement (NDA), sehingga tidak bisa disampaikan ke publik.
Apalagi, sejumlah BUMN merupakan perusahaan terbuka, sehingga penyampaian informasi terkait dengan strategi bisnis perlu dilakukan dengan hati-hati.
“Jadi mohon maaf, banyak hal yang belum bisa kami paparkan, apalagi kalau ini menyangkut kepada perusahaan publik, ini kan juga kita harus sangat berhati-hati,” pungkasnya.
Sebagai informasi, PT Danantara Investment Management (DIM) sebagai Holding Investasi menjadi mitra kerja Komisi XI DPR RI, sedangkan PT Danantara Asset Management (DAM) sebagai Holding Operasional menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI.
(fab/fab)
Next Article
SBY & Jokowi Jawab Keraguan Publik Soal Danantara, Simak!
