Jakarta, CNBC Indonesia – Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata memiliki opsi untuk memperoleh pinjaman dari perbankan dengan menjaminkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan. Tak hanya itu, SK Pensiun juga dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank.
Praktik ini dikenal dengan istilah “menyekolahkan SK”. Melalui skema tersebut, PNS dapat memperoleh dana segar yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari modal usaha, membeli rumah, mencicil kendaraan, renovasi rumah, hingga membiayai pendidikan.
Khusus untuk pinjaman dengan jaminan SK Pensiun, pembayaran cicilan umumnya dilakukan melalui pemotongan uang pensiun yang diterima oleh PNS bersangkutan atau ahli warisnya.
Besaran pinjaman dan jangka waktu kredit yang ditawarkan perbankan juga cukup bervariasi. Bahkan, terdapat bank yang menawarkan plafon pinjaman hingga Rp500 juta dengan tenor mencapai 180 bulan atau 15 tahun.
Meski demikian, besaran kredit yang dapat diperoleh tidak serta-merta sama bagi setiap pemohon. Bank akan mempertimbangkan kemampuan finansial, termasuk besaran gaji atau uang pensiun yang diterima calon debitur.
Kendati menawarkan kemudahan akses pembiayaan, PNS perlu mempertimbangkan sejumlah hal sebelum memutuskan menjaminkan SK Pengangkatan maupun SK Pensiun untuk memperoleh pinjaman.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah dampak cicilan terhadap kondisi keuangan. Terlebih bagi PNS yang sudah memasuki masa pensiun.
Pada dasarnya, masa pensiun idealnya menjadi periode ketika seseorang tidak lagi terbebani kewajiban keuangan jangka panjang. Penghasilan yang diperoleh seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menikmati hasil investasi yang telah dikumpulkan selama masa produktif.
Dengan mengambil pinjaman menggunakan jaminan SK Pensiun, sebagian penghasilan bulanan otomatis akan dialokasikan untuk membayar cicilan. Akibatnya, dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi lebih terbatas.
Selain itu, calon debitur juga perlu memahami konsekuensi utang apabila terjadi risiko meninggal dunia. Kewajiban pembayaran utang tidak serta-merta hilang ketika debitur meninggal dunia, melainkan dapat menjadi persoalan bagi ahli waris sesuai ketentuan hukum dan perjanjian kredit yang berlaku.
Kondisi tersebut berpotensi menambah beban finansial keluarga yang ditinggalkan. Karena itu, keputusan mengambil pinjaman perlu mempertimbangkan kemampuan pembayaran serta perlindungan bagi ahli waris.
Lantas, apakah PNS sama sekali tidak disarankan berutang menjelang atau saat memasuki masa pensiun?
Mengambil pinjaman sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya dilarang. Namun, keputusan tersebut perlu didasarkan pada tujuan penggunaan dana dan perhitungan kemampuan membayar.
Pinjaman bisa dipertimbangkan apabila digunakan untuk kegiatan produktif yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang bagi keluarga. Misalnya, sebagai modal membangun bisnis atau membiayai pendidikan tinggi anak di institusi berkualitas.
Penggunaan dana untuk tujuan tersebut diharapkan dapat membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga pada masa mendatang.
Meski demikian, PNS tetap perlu menghitung besaran cicilan, tenor pinjaman, serta dampaknya terhadap penghasilan bulanan sebelum menyepakati fasilitas kredit dengan bank.
(Zefanya Aprilia/asr)
