Jakarta, CNBC Indonesia — Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengingatkan ancaman serius jika regulator pasar saham tidak segera menanggapi permintaan MSCI.
Adapun jika transparansi data kepemilikan saham yang diminta MSCI tidak dipenuhi hingga batas waktu peninjauan pada Mei 2026, maka Indonesia akan turun kelas menjadi frontier market dari sekarang emerging market.
Apabila hal tersebut terjadi, dia memperkirakan lebih kurang dana asing yang akan keluar senilai US$ 25 miliar hingga US$ 50 miliar atau Rp 419,71 triliun hingga Rp 839,44 triliun (kurs Rp 16.788).
“Frontier market sekarang ada negara seperti Bangladesh, Burkina Faso, Niger, Pakistan, Senegal, Togo,” kata Pandu saat Outlook Prasasti Centre di Ritz Carlton, Jakarta pada Kamis (29/1/2026).
Ia menanggapi perihal IHSG yang rontok usai pengumuman MSCI yang akan membekukan rebalancing index untuk saham Indonesia pada periode Februari 2026. Peran Danantara sendiri adalah berusaha untuk menciptakan pasar yang lebih dalam serta sehat.
“Kami ingin pasar modal yang lebih sehat dan lebih baik. Ini juga sudah sangat eksklusif,” ujarnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa Danantara turut berperan menopang likuiditas pasar saham jika ada penurunan likuiditas.
“Tentu kami akan berinvestasi proporsional apabila likuiditasnya nanti menurun,’ ucapnya.
Sebagai informasi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkena tekanan cukup dalam seiring dengan pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Pagi tadi indeks sempat turun hingga 10% dan terkena trading halt selama 30 menit. Akan tetapi setelah pernyataan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasar mulai tenang dan memangkas koreksi. IHSG ditutup turun 1,06% ke level 8.232,2 hari ini.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan otoritas memandang pernyataan MSCI sebagai masukan konstruktif dan sinyal bahwa saham-saham Indonesia tetap dipandang potensial serta layak diinvestasikan bagi investor global.
Mahendra juga menyatakan bahwa MSCI pada prinsipnya tetap ingin memasukkan saham emiten Indonesia dalam indeks global. Oleh karena itu, OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) akan memastikan penyesuaian yang diperlukan dilakukan hingga memenuhi kebutuhan dan metodologi MSCI.
Langkah pertama, OJK menindaklanjuti proposal penyesuaian data free float yang telah dipublikasikan oleh BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Penyesuaian tersebut antara lain mengecualikan investor dalam kategori korporasi dan others dalam perhitungan free float, serta memublikasikan kepemilikan saham di atas dan di bawah 5% untuk setiap kategori investor.
“Penyesuaian ini sedang dikaji oleh MSCI. Apa pun hasil penilaiannya, kami pastikan perbaikan lanjutan akan dilakukan sampai final dan dapat diterima sesuai yang dimaksud MSCI,” ujar Mahendra di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (29/1/2026).
Kedua, OJK berkomitmen memenuhi permintaan tambahan MSCI terkait penyediaan informasi kepemilikan saham di bawah 5% yang disertai kategori investor dan struktur kepemilikannya.
Mahendra menegaskan, penyempurnaan ini akan dilakukan mengacu pada best practice internasional agar transparansi dan keterbandingan data Indonesia sejajar dengan pasar global.
Ketiga, SRO akan menerbitkan aturan mengenai free float minimum sebesar 15% dalam waktu dekat dengan prinsip transparansi yang kuat. Bagi emiten atau perusahaan publik yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan, akan diterapkan exit policy melalui proses pengawasan yang terukur dan akuntabel.
Dengan rangkaian langkah ini, OJK menargetkan penguatan transparansi kepemilikan saham dan kepastian metodologi free float, sekaligus menjaga daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor internasional di tengah dinamika evaluasi indeks global.
(mkh/mkh)
