Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonomi Irak kini berada di ambang kehancuran akibat terseret pusaran perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. Berhentinya aliran perdagangan bebas melalui Selat Hormuz sejak akhir Februari lalu telah mencekik negara yang sangat bergantung pada pasokan barang impor tersebut.
Mengutip Al Jazeera, Sabtu (26/09/2026), Perdana Menteri (PM) Irak Ali al-Zaidi menggambarkan bahwa negaranya saat ini tengah menghadapi tantangan ekonomi yang luar biasa. Ia mengungkapkan bahwa Irak telah kehilangan pendapatan minyak sekitar US$ 60 miliar (Rp 1.068 triliun) lantaran sempat tidak dapat mengekspor sekitar 90% minyaknya melalui rute Teluk yang kini menjadi pusat negosiasi sengit antara Washington dan Teheran.
Kondisi ini menjadi pukulan telak mengingat pendapatan minyak menyumbang lebih dari 90% anggaran federal Irak. Gangguan pada rute pelayaran Hormuz juga memutus rantai pasokan, meningkatkan waktu dan biaya transportasi, hingga menekan drastis volume impor. Pemilik supermarket di Baghdad, Alaa-Eddin Sulaibi, memperkirakan porsi barang impor yang dijualnya kini merosot dari 90% menjadi 70%, sementara harganya melonjak tajam antara 25% hingga 30%.
“Kami tidak punya pilihan selain menjual produk lokal, meskipun kualitasnya tidak sama dengan produk impor,” tuturnya.
Krisis ini turut memukul nilai tukar dinar Irak terhadap dolar AS di pasar paralel yang sempat menyentuh 1.600 dinar per dolar AS pekan lalu, jauh di atas kurs resmi 1.300 dinar maupun kurs sebelum perang di level 1.540 dinar. Di saat yang bersamaan, pemerintah Irak juga harus menghadapi pengetatan pasokan dolar AS.
Pada bulan April, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menangguhkan pengiriman uang tunai fisik dari rekening pendapatan minyak Irak di AS karena tekanan atas aktivitas milisi yang didukung Iran. Meski pengiriman sempat dilanjutkan sebagian pada bulan Juli, AS secara terbuka menuduh sejumlah bank swasta Irak terlibat dalam operasi penyelundupan dolar skala besar ke Iran.
Merespons isu kekurangan dolar, Bank Sentral Irak (CBI) dengan tegas membantahnya dan menyalahkan ekspektasi spekulasi pihak tertentu atas lonjakan nilai tukar di pasar paralel. Namun, Penasihat Keuangan PM Irak Mudher Mohammed Salih membeberkan fakta berbeda. Ia mencatat bahwa cadangan devisa CBI telah anjlok dari sekitar US$ 106 miliar (Rp 1.886,8 triliun) sebelum perang menjadi hanya US$ 80 miliar (Rp 1.424 triliun) pada akhir Agustus.
Peneliti ekonomi internasional di Anglia Ruskin University, Ziad al-Hashimi, menilai bahwa rentetan kekacauan ini telah menyingkap kelemahan struktural ekonomi Irak yang sudah berlangsung lama, khususnya ketergantungan mereka pada minyak dan barang asing.
“Krisis ini telah mengungkap ketidakseimbangan yang mendalam dalam struktur ekonomi Irak, yang paling menonjol adalah ketiadaan perlindungan yang mampu melindungi ekonomi di masa gejolak,” paparnya.
“Semua yang dapat dilakukan pemerintah Irak adalah langkah-langkah jangka pendek yang mungkin hanya membatasi dampaknya di masa mendatang, seperti menggunakan pinjaman, yang bukan merupakan solusi sejati,” pungkas Hashimi.
(tps/wur)
