Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, penyaluran kredit perbankan yang kian lesu per Oktober 2025 menjadi alasan utamanya menambah penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke perbankan.
Per November 2025, ia telah menambahkan nilai penempatan dana menganggur pemerintah dalam bentuk saldo anggaran lebih atau SAL itu sebesar Rp 76 triliun, dari sebelumnya per September 2025 sudah senilai Rp 200 triliun ke lima bank milik negara. Sehingga, kini total sudah ada Rp 276 triliun duit negara di sistem perbankan.
“Sehingga saya tambah lagi uang saya ke ekonomi Rp 76 triliun,” kata Purbaya di kawasan The Westin, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Purbaya pun mengaku sudah melihat tanda-tanda perlambatan penyaluran kredit itu dari merosotnya perederan uang primer atau M0 dari posisi per September 2025 di kisaran 13% menjadi hanya tumbuh 7% per Oktober 2025. Karena itu ia menganggap perlunya menambah penempatan dana untuk menggeliatkan ekonomi.
“Sudah saya bilangkan, tadi kita lihat M0 nya di akhir Oktober 2025 turun sedikit kan, dari tadinya 13% turun ke 7%, artinya dorongannya dari saya agak berkurang sedikit,” ujar Purbaya.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, hingga Oktober 2025, pertumbuhan kredit hanya mencapai 7,36% secara tahunan atau year on year (yoy), lebih lambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 7,7% yoy.
“Kredit perbankan pada Oktober 2025 tercatat sebesar 7,36% (yoy), melambat dari 7,70% (yoy) pada bulan sebelumnya,” kata Perry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI, dikutip Kamis (20/11/2025).
Perry menilai, kian lambatnya pertumbuhan kredit dipicu oleh sisi permintaan yang belum kuat, dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi (wait and see), optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi.
Dari sisi suku bunga kredit, BI mencatat, penurunannya sangat lambat meski suku bunga acuan BI Rate telah turun hingga 125 basis points (bps) sejak awal tahun ini.
Penurunan suku bunga kredit perbankan hanya sebesar 20 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 9,00% pada Oktober 2025.
Perry juga mencatat, fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada Oktober 2025 masih cukup besar, yaitu mencapai Rp2.450,7 triliun atau 22,97% dari plafon kredit yang tersedia.
Sementara itu, dari sisi penawaran kredit, kapasitas pembiayaan bank menurut Perry masih memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 29,47% dan DPK yang tumbuh sebesar 11,48% (yoy) pada Oktober 2025 didorong ekspansi keuangan Pemerintah termasuk penempatan dana Pemerintah pada beberapa bank besar, serta kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.
Minat penyaluran kredit perbankan pada umumnya juga cukup baik yang tecermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar.
Namun demikian, lending requirement segmen kredit konsumsi dan UMKM masih meningkat seiring dengan sikap kehati-hatian bank sejalan dengan tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.
Kondisi ini memengaruhi pertumbuhan kredit UMKM Oktober 2025 yang turun menjadi sebesar -0,11% (yoy).
Meski begitu, Perry masih meyakini pertumbuhan kredit hingga akhir 2025 aka berada pada batas bawah kisaran 8-11% dan akan meningkat pada 2026.
“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga,” ujar Perry.
(arj/haa)
