Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan memastikan kondisi sektor keuangan dan fundamental ekonomi Indonesia masih resilien meski terdapat potensi Morgan Stanley Capital International menurunkan status pasar saham menjadi kategori standalone.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Herman Saheruddin mengatakan angka-angka fundamental ekonomi Indonesia masih mencatatkan kinerja yang resilien di mana pemerintah bisa mengantisipasi berbagai risiko yang ada. Hal ini terjadi karena selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai peredam (shock absorber) di tengah gejolak.
“Kementerian Keuangan tetap jaga APBN. APBN itu shock absorber. Kenapa harga tetap terkendali terutama untuk bahan bakar minyak subsidi? Itu karena diserap oleh APBN,” ujar Herman kepada awak media, Kamis (22/10/2026).
Tak hanya itu, Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh di atas level 5% pada kuartal III-2026 di tengah ketidakpastian global. Sekadar catatan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% dalam APBN 2026.
Selain itu, dia mengutip data Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund yang menyebut posisi ekonomi Indonesia kini berada di peringkat ketujuh dunia berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP).
Dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia atau World Bank, Indonesia dan negara Asia Tenggara lain yang tergabung dalam ASEAN bahkan dinilai sebagai titik terang (bright spot) di kawasan Asia Pasifik.
Di sisi lain, dia menilai beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam reformasi pasar saham sudah menunjukkan hasil yang positif dalam beberapa hari ini. Sebagai gambaran, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan hari ini di zona hijau. IHSG berada di level 5.387,91, naik 59,54 poin atau 1,12%.
“Pengaturan free float sudah ada, terus kemudian High Shareholding Concentration HSC itu, OJK yang lebih lebih teknikal yang tahu,” ujarnya.
(haa/haa)
