Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) berbicara mengenai penyesuaian minimum free float saham menjadi 15%. Hingga kini, jumlah pemegang saham publik dari BRIS baru mencapai 9,91%.
Direktur Finance & Strategy BSI, Ade Cahyo Nugroho mengatakan pihaknya akan mendorong agar jumlah free float saham BRIS dapat bertambah menjadi 15%. Menurutnya, penyesuaian ketentuan free float yang sedang digodok oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menjadi pemantik percepatan peningkatan free float saham bank syariah pelat merah itu.
“BSI salah satu bank yang memang free float-nya memang masih jadi sorotan karena baru sekitar 10% tentu dengan kebijakan yang kemarin kita dengar akan dibawa ke 15%. Kami sangat menyambut baik dan ini bisa menjadi trigger bahwa upaya percepatan peningkatan free float Bank Syariah Indonesia bisa juga segera dieksekusi,” kata Cahyo saat paparan kinerja BSI tahun 2025 secara virtual, Jumat (6/2/2026).
Ia mengatakan pihaknya akan terus berkonsultasi dengan Badan Pengelola Invesasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) terkait pemenuhan ketentuan tersebut. Termasuk, diskusi mengenai ekuitas BSI untuk dapat naik kelas menjadi bank kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) IV, alias memiliki modal inti di atas Rp70 triliun.
“Tentu kami akan berkonsultasi terus kepada Danantara dalam setiap tahapan termasuk mendiskusikan beberapa hal lain yang terkait dengan equity. Termasuk journey BSI menjadi bank yang lebih besar lagi masuk KBMI 4 dan seterusnya,” tutur Cahyo.
Ia mengatakan bahwa BSI juga menyambut baik upaya dari BEI maupun regulator untuk meminta kepada para emiten untuk bisa meningkatkan free float saham, agar lebih liquid di pasar dan sesuai dengan keinginan investor dalam dan luar negeri.
Sementara itu, BEI terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku pasar melalui sejumlah asosiasi terhadap rencana implementasi penyesuaian aturan nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Implementasi penyesuaian peraturan ini rencananya akan dilakukan pada Maret 2026 mendatang. Sejalan dengan proses tersebut, periode pengumpulan masukan dari pelaku pasar berlangsung pada 4-19 Februari 2026.
Adapun batas minimum free float saham Indonesia akan dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%. Saat ini, batas itu masih lebih minim dibandingkan bursa saham global.
Mengingatkan saja, pada akhir Januari, Morgan Stanley Capital International (MSCI) menuntut transparansi data dan memberikan ultimatum akan menurunkan kasta pasar Indonesia, dari Emerging Market menjadi Frontier Market.
MSCI menyoroti masih adanya kekhawatiran investor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia. Menurut MSCI, persoalan mendasar masih berkaitan dengan keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga wajar.
Oleh karena itu, lembaga itu menilai dibutuhkan informasi kepemilikan saham yang lebih rinci dan dapat diandalkan, termasuk pemantauan konsentrasi kepemilikan saham, guna mendukung penilaian free float yang lebih robust.
(mkh/mkh)
