Jakarta, CNBC Indonesia — Mahkamah Konstitusi (MK) melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Mengutip Detik.com, Jumat (28/8/2025), hal tersebut disampaikan Hakim MK Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025. MK memberi waktu bagi pemerintah selama dua tahun untuk melakukan penyesuaian terhadap putusan ini.
“Dasar pertimbangan itu pulalah yang menjadi alasan kebutuhan pengangkatan wakil menteri pada kementerian tertentu, sehingga dengan sendirinya jabatan wakil menteri tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagaimana maksud norma Pasal 23 UU 39/2008,” ujar Enny dalam persidangan dikutip dari YouTube MK, Kamis (28/8/2025).
Sebagaimana diketahui, sejumlah wakil menteri sempat menjadi sorotan karena menjabat sebagai komisaris perusahaan pelat merah.
Hal tersebut pernah disinggung oleh Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam beberapa tahun lalu yang mengkritik bahwa kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir pada jabatan Komisaris BUMN kurang tepat.
Menurut Mufti, fungsi wakil menteri salah satunya mengawasi kinerja perusahaan BUMN. Hanya saja fungsi juga dimiliki oleh para komisaris utama di perusahaan BUMN. Itu sebabnya dia mempertanyakan terkait manfaat dari penempatan wamen sebagai komisaris utama di perusahaan BUMN.
Di luar eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang telah menjadi tersangka KPK, Immanuel Ebenezer Gerungan, tercatat ada 32 wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris BUMN, berikut daftarnya:
1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
3. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
4. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
5. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
6. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
7. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT PLN (Persero)
8. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero)
9. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
10. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
11. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
12. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
13. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
14. Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo
15. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
16. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
17. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
18. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
19. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
20. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
21. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
22. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
23. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
24. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk
25. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan – Komisaris di PT Citilink Indonesia
26. Wamenpora Taufik Hidayat – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
27. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno – Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).
28. Wamenkop Ferry Juliantono – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
29. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
30. Wakil Menteri HAM Mugiyanto – Komisaris Utama PT InJourney Aviation Services
31. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto – Komisaris PT PLN (Persero)
32. Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej – Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk
(mkh/mkh)
Next Article
UU BUMN Bikin Direksi & Komisaris Kebal Hukum, Ini Kata Erick Thohir
