Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS), Denmark, dan Greenland mencapai kesepakatan yang membuka jalan bagi perluasan kehadiran militer AS di Greenland. Di saat yang sama, negara-negara yang dianggap sebagai lawan Washington akan dilarang membangun pangkalan mereka sendiri di pulau tersebut.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan itu pada Jumat (18/9/2026) waktu setempat melalui unggahan di Truth Social. Ia mengatakan tidak ada negara musuh AS yang dapat melakukan investasi sensitif di Greenland tanpa persetujuan Washington.
Trump juga menyebut kesepakatan tersebut tidak memiliki batas waktu atau tanggal kedaluwarsa.
“Atas arahan saya, kami bekerja dengan perwakilan Denmark dan Greenland untuk menjamin bahwa Amerika Serikat akan SELAMANYA memiliki kemampuan penuh untuk melakukan apa yang diperlukan di Greenland guna mengamankan dan mempertahankan keamanan Greenland, serta Amerika Serikat,” tulis Trump.
Sebelumnya pada hari yang sama, Reuters melaporkan bahwa AS dan Greenland hampir mencapai kesepakatan yang akan meningkatkan kehadiran militer AS di pulau tersebut. Namun, kesepakatan itu tidak sampai pada ambisi lama Trump untuk mengambil alih Greenland dan menjadikannya bagian dari AS.
Pernyataan Trump menunjukkan bahwa ia tetap puas dengan hasil perundingan tersebut. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Trump kemungkinan tidak akan kembali mendorong klaim teritorialnya terhadap Greenland, setidaknya dalam waktu dekat.
Trump tidak menjelaskan secara rinci bentuk kehadiran militer yang dimaksud. Namun, ia mengatakan AS akan segera meningkatkan kehadiran militernya secara besar-besaran di pulau tersebut.
Saat ini AS telah memiliki satu pangkalan Space Force di wilayah barat laut Greenland yang terpencil.
“Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi Amerika Serikat,” tulis Trump.
Kantor Perdana Menteri Denmark mengatakan kesepakatan tersebut akan memperkuat keamanan di kawasan Atlantik Utara dan Arktik.
Jawaban Kekhawatiran AS
Meski diumumkan sebagai kesepakatan penting, sejumlah detail masih belum jelas hingga Jumat malam. Salah satunya adalah apakah kesepakatan tersebut akan menghasilkan pembangunan pangkalan militer AS baru di Greenland.
Unggahan Trump di Truth Social mengenai perundingan maupun kesepakatan juga kerap tidak memberikan konteks dan rincian lengkap mengenai isi perjanjian.
AS sebenarnya telah memiliki hampir seluruh hak untuk melakukan penerbangan dan menggunakan fasilitas pangkalan militer di Greenland berdasarkan perjanjian yang dibuat pada 1951.
Respons masyarakat Greenland terhadap kesepakatan tersebut juga masih menjadi pertanyaan. Greenland merupakan wilayah otonom Denmark, sementara penduduknya memiliki aspirasi untuk meraih kemerdekaan dan selama ini menunjukkan keberatan terhadap upaya AS memperluas pengaruhnya di pulau tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dalam pernyataan terpisah, mengatakan kesepakatan itu telah menyelesaikan secara permanen dan menyeluruh kekhawatiran keamanan nasional Washington terkait Greenland.
“Greenland akan selamanya menjadi bagian dari kawasan pertahanan strategis Amerika Utara dan mengecualikan setiap musuh dari kawasan tersebut dan wilayah sekitarnya,” tulis Rubio.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang berbicara dengan syarat anonim karena membahas ketentuan spesifik kesepakatan mengatakan perjanjian tersebut melarang negara-negara di luar NATO membangun pangkalan di Greenland.
Menurut pejabat tersebut, hanya AS dan negara-negara sekutunya yang diperbolehkan melakukan apa yang disebut sebagai investasi “sensitif” di Greenland, meski jenis investasi yang dimaksud tidak dijelaskan.
Kesepakatan itu juga memberikan AS hak akses, penggunaan pangkalan, dan penerbangan secara permanen di Greenland. Hak tersebut, menurut pejabat tersebut, tetap berlaku bahkan jika suatu hari Greenland memperoleh kemerdekaan dari Denmark.
(luc/luc)
