Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memandang Kredit Program Perumahan (KPP) yang telah diluncurkan pemerintah pada Oktober 2025 dapat menjadi solusi untuk kepemilikan rumah bagi sektor informal. Dalam hal ini pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini aksesnya terbatas dalam mendapatkan subsidi pemerintah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, program KPP yang sebelumnya bernama KUR Perumahan memang diperuntukkan bagi para wiraswasta atau pemilik usaha, berbeda dengan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperuntukkan bagi pekerja formal berpenghasilan tetap (fixed income).
“KPP adalah semacam KPR kepada wiraswasta, karena selama ini wiraswasta agak susah masuk ke paket FLPP. Jumlahnya dari sisi porsi sangat kecil dibandingkan dengan yang fixed income,” ujar Nixon, dikutip Selasa (27/1/2026).
Dia melanjutkan, guna memecahkan masalah tersebut, pemerintah membuat KPP sebagai program khusus untuk kepemilikan rumah bagi wiraswasta, baik di sisi supply maupun demand. Di sisi supply, yaitu para developer kecil, plafonnya tersedia hingga Rp5 miliar dan dapat direvolving hingga empat kali putaran, sehingga potensinya dapat mencapai Rp20 miliar. Sementara itu untuk pedagang, kata Nixon, plafonnya ditetapkan hingga Rp500 juta untuk pembelian, renovasi rumah, atau membangun rumah untuk tempat usaha.
“Jadi ini akan menyelesaikan persoalan kepemilikan rumah bagi kalangan wiraswasta untuk keperluan kios usaha dan tempat tinggal mereka, karena biasanya wiraswasta memiliki rumah yang merangkap gudang atau tempat usaha. Untuk UMKM, sulit dibedakan antara tempat tinggal dan tempat usaha,” terang dia.
Di samping itu, Nixon menilai, KPP memiliki potensi yang cukup baik bagi BTN untuk meningkatkan profitabilitasnya, karena program ini menawarkan margin yang lebih baik dibandingkan program KPR Sejahtera FLPP yang suku bunganya dipatok maksimal 5%. Selama ini, BTN yang menjadi penyalur terbesar KPR FLPP memiliki yield yang rendah dibanding bank-bank lain karena faktor bunga yang dipatok di 5% tersebut.
“Yang menarik, KPP memiliki pola berbeda, bunganya disubsidi oleh negara. Jadi, bunga ke masyarakat tetap 6%, tapi BTN dapat subsidi 5-5,5%, jadi ini lebih baik (dari sisi margin). Ini sedang kami pasarkan di berbagai daerah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Nixon mengatakan, KPP akan menjadi salah satu mesin kredit baru bagi BTN pada tahun 2026 karena pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian mengalokasikan sebesar Rp130 triliun untuk program ini, terdiri dari Rp113 triliun di sisi supply (pembangunan) dan Rp17 triliun untuk sisi demand (pembelian/KPR).
Sejak peluncuran program tersebut, BTN masih menjadi penyalur KPP terbesar di antara bank-bank lainnya, sejalan dengan upaya perseroan mendukung program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintah.
“Program KPP ini akan menjadi solusi baru kepemilikan perumahan bagi wiraswasta, sektor informal UMKM yang selama ini sulit memiliki akses hunian. Mudah-mudahan dapat menjadi jawaban bagi masyarakat ke depannya untuk bisa memiliki rumah,” jelas Nixon.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya yang berkaitan dengan sektor perumahan untuk BTN. Pasalnya, realisasi KUR BTN relatif baik dibandingkan bank lainnya.
Selain itu, berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Penambahan kuota KUR BTN dapat mendorong pengembang kecil dan menengah meningkatkan pembangunan perumahan rakyat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan hunian,” tutur Herman.
Lebih jauh, Herman turut memberikan apresiasi terhadap kinerja BTN yang positif di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan berbagai tantangan, seperti tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga kebijakan proteksionisme perdagangan. Hal ini mencerminkan perbankan nasional memiliki ketahanan dan kehandalan dalam pengelolaan keuangannya.
Untuk itu, Herman berharap BTN dapat terus meningkatkan kualitas layanannya dan memastikan bahwa pelayanan prima tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
(dpu/dpu)
