Jakarta, CNBC Indonesia — Pemerintah akan mengucurkan dana tabungan senilai Rp 200 triliun kepada enam bank hari ini, Jumat (12/9/2025). Hal ini diharapkan akan menjadi bahan bakar perbankan untuk menyalurkan kredit dan pembiayaan.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menilai langkah strategis pemerintah dalam menempatkan dana di perbankan dapat memberikan tambahan ruang likuiditas sekaligus memperkuat fungsi intermediasi.
Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan kebijakan ini diharapkan mampu mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang menjadi prioritas pemerintah.
“BNI menyambut baik setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Penempatan dana di perbankan tentu akan menambah ruang likuiditas dan menjadi stimulus positif dalam mendukung pembiayaan di sektor riil,” ujar Okki dalam keterangan resmi, Jumat (12/9/2025).
Okki menegaskan, BNI berkomitmen menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, selaras dengan agenda pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Meski demikian, ia menilai efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada aturan teknis dan implementasi lebih lanjut dari regulator. Beberapa aspek yang perlu kejelasan mencakup skema penempatan dana, tata kelola, jangka waktu, mitigasi risiko, serta prioritas penyaluran ke sektor tertentu.
Kebijakan penarikan dana excess reserve ini sendiri dipandang sebagai langkah tepat untuk memperkuat intermediasi perbankan dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dengan likuiditas yang lebih kuat, bank diyakini akan lebih agresif dalam mendanai proyek strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam kesempatan berbeda Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan perusahaan akan menunggu lebih lanjut rencana pemerintah tersebut.
“BRI berkomitmen untuk terus bekontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Nasional, baik melalui penyaluran kredit secara prudent di sektor-sektor produktif serta melalui berbagai dukungan terhadap program pemberdayaan lainnya,” katanya.
Sebagai informasi, hingga akhir Juni 2025, penyaluran kredit BRI mampu tumbuh 6,0% YoY menjadi sebesar Rp1.416,6 triliun. Dari total kredit yang disalurkan tersebut, segmen UMKM mengambil porsi 80,32%.
Terpisah, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Nixon L. P. Napitupulu mengatakan tambahan likuiditas akan menciptakan ruang yang lebih longgar bagi bank. Menurutnya, kondisi ini bisa menekan ketatnya kompetisi bunga dana (cost of fund) dan mendorong bank untuk lebih agresif menyalurkan kredit.
“Bagus dong memperbaiki likuiditas perbankan, sehingga sedikit longgar. Perang suku bunga dana pasti akan menurun dan perbankan pasti akan mencari jalan menaikkan pertumbuhan kredit agar dana tadi bisa optimal. Kalau BTN kan ingin naikkan dari 8% ke 10%. Cuma kan ini berpacu dengan waktu, dibutuhkan kecepatan keputusan juga,” ujar Nixon kepada CNBC Indonesia, Kamis (11/9/2025).
Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Wisnu Sunandar juga mengapresiasi kebijakan tersebut. Ia menilai, penempatan dana pemerintah akan memperkuat likuiditas bank di tengah kondisi pasar yang ketat.
“Sebagai bank yang juga mendapat amanah men-support program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih, penyaluran rumah bersubsidi, dan program Makan Bergizi Gratis, tentu dana ini akan kembali kepada rakyat dalam bentuk fasilitas pembiayaan melalui bank sehingga diharapkan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” kata Wisnu.
Ia menambahkan, sejauh ini kinerja BSI masih solid dan berkelanjutan. “Hingga Mei 2025, BSI masih dapat menumbuhkan pembiayaan dobel digit,” tutupnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purba Yudhi Sadewa mengumumkan langkah besar usai dilantik sebagai Bendahara Negara oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin lalu (8/9/2025). Kebijakan yang akan ditempuh ini diungkapkannya di dalam rapat kerja dengan Komisi XI, DPR RI, Rabu (10/9/2025).
Dia menegaskan akan memperbaiki koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
Dia mengungkapkan kesalahan pengelolaan likuiditas ini kerap berulang. Bahkan, pada 2025, hal tersebut kembali terjadi. Pada Mei 2025, uang beredar kembali turun hingga capai 0% pada Agustus. Padahal, empat bulan pertama tahun ini, uang beredar sempat meningkat. Bahkan, tumbuh hingga 7% pada April 2025.
Tidak ingin kesalahan ini terulang kembali, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan akan menarik uang pemerintah, di antaranya Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA), yang totalnya sekitar Rp 425 triliun. SAL ini berada rekening pemerintah di BI. Dia menuturkan akan menarik Rp 200 triliun dan mengembalikannya ke sistem perekonomian.
“Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa?,” katanya
“Saya sekarang punya Rp 425 triliun di BI cash. Besok saya taruh (ke sistem) Rp 200 triliun,” tegasnya.
Dia pun mewanti-wanti BI, jika uang Rp 200 triliun sudah berada di sistem perekonomian, jangan diserap lagi uangnya.
“Kalau itu masuk ke sistem dan saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” kata Purbaya.
(mkh/mkh)
