Jakarta, CNBC Indonesia-Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam penempatan dana Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diragukan. Alasan yang muncul adalah rendahnya permintaan seiring ekonomi yang lemah.
“Ini Anda bertanya telur sama ayam duluan yang mana? Uang duluan atau ekonomi duluan?,” jawab Purbaya usai rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (16/9/2025)
Purbaya menceritakan situasi pada 2021 saat ekonomi mulai bangkit pasca hantaman pandemi covid-19. Kredit masih lemah karena ekonomi belum kuat. Pemerintah kemudian memasok uang ke sistem keuangan dan akhirnya kredit kembali tumbuh dan ekonomi membaik.
“Jadi saya pikir sih ketika uang bertambah ke sistem, dua sisi akan bergerak. Yang pertama tentunya likuiditas bertambah dan itu otomatis pelan-pelan bunga di pasar akan turun. Yang tadinya orang naruh uang di bank seneng karena bunganya tinggi, pasti akan turun,” ujarnya.
“Karena bunganya juga kelebihan duit kan. Dia gak akan menarik dengan terlalu susah payah uang dari masyarakat lagi. Kalau bunga turun, masyarakat yang tadinya suka nyimpan uang di bank mulai belanja,” terang Purbaya.
Begitu juga, lanjut Purbaya dengan perusahaan yang ingin ekspansi usaha. Bunga yang lebih rendah akan memacu perusahaan untuk mengambil pinjaman di perbankan.
“Dan gampang pinjam bunganya, mungkin bunganya juga turun sedikit. Tapi dengan adanya uang itu, mereka jadi berani pinjam uang di bank. Artinya sisi demand dan supply akan tumbuh berbarengan,” paparnya.
Pengalihan dana ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang sudah diteken oleh Purbaya. Lima bank tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp55 triliun, PT Bank BNI Tbk Rp 55 triliun, PT Bank BRI Tbk Rp55 triliun, PT Bank BTN Tbk Rp25 triliun dan BSI Syariah Rp10 triliun.
(mij/mij)
Next Article
4 Tahun Pasca Merger, Kredit BSI (BRIS) Sudah Tumbuh 15,46%
