Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan segera dibentuk melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, 26 Agustus 2025.
Direktur Utama PT Arsy Buana Travelindo Tbk (HAJJ), Saipul Bahri sebagai pelaku bisnis perjalanan haji dan umrah menyambut positif langkah Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang merupakan perubahan dari Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Transformasi ini dapat menjadi momentum perbaikan kebijakan utamanya terkait transparansi dan kepastian aturan yang dapat meningkatkan layanan haji dan umrah di Tanah Air.
Seperti apa harapan dan dampak pembentukan Kementerian Haji dan Umrah terhadap bisnis travel Haji dan Umrah? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Direktur Utama PT Arsy Buana Travelindo Tbk (HAJJ), Saipul Bahri dalam Profit, CNBC Indonesia (Rabu, 27/08/2025)
