Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) berharap pembentukan Danantara Syariah dapat terealisasi pada tahun depan. Pembentukan entitas yang berada di bawah superholding, BPI Danantara ini diharapkan dapat mengoordinasikan dan mengelola bisnis syariah di lingkungan Danantara secara lebih spesifik.
Ketua Badan Pengurus DSN MUI K.H. M. Cholil Nafis mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan dengan CEO Danantara Rosan Roeslani pada akhir bulan lalu. Pertemuan tersebut turut melibatkan sejumlah pihak terkait untuk membahas optimalisasi pengembangan bisnis syariah, termasuk rencana pembentukan Danantara Syariah.
“Kemarin, akhir bulan lalu, kami rapat dengan Pak Rosan sebagai CEO Danantara. Lalu rapat dengan MES, rapat juga dengan BPS, rapat juga KNIKS, berapa pihak terkait. Kami membahas tentang bagaimana memaksimalkan syariah termasuk pembentukan Danantara Syariah. Dalam pembahasan itu belum tuntas dan beliau berjanji akan dibahas lebih intensif, lebih khusus untuk pembentukan Danantara Syariah,” ujar Cholil selepas Itjima Sanawi XXII 2026 di Hotel Mercure Harmoni, Selasa (20/10/2026).
Cholil menjelaskan, pembentukan Danantara Syariah tidak memerlukan pembentukan badan tersendiri maupun undang-undang baru. Menurutnya, struktur tersebut dapat dibentuk sebagai holding di bawah superholding Danantara untuk mengoordinasikan bisnis yang berbasis syariah.
“Sebenarnya, apakah ada perluan dalam aturan kan dia tinggal bentuk saja. Di Danantara itu, holdingnya, kemudian ini super holding, kemudian Danantara Syariah bisa jadi holdingnya bagi keuangan syariah. Jadi kan sekarang di Danantara itu belum ada yang ngurusin syariah secara khusus. Sebenarnya hanya ingin minta dari super holding Danantara itu, ada yang ngurusin tentang syariah,” jelasnya.
Dia menambahkan, keberadaan Danantara Syariah diperlukan untuk mengoordinasikan berbagai sektor bisnis syariah, mulai dari perbankan, asuransi, hingga pasar modal. Saat ini, menurut Cholil, belum ada unit khusus di lingkungan Danantara yang secara spesifik menangani bisnis syariah tersebut.
Terkait tindak lanjut pembahasan, DSN MUI masih menunggu perkembangan dari pihak Danantara. Cholil mengatakan, pihaknya juga akan kembali mengingatkan Rosan agar pembahasan pembentukan Danantara Syariah dapat dilanjutkan, sembari menyiapkan masukan untuk mendukung kajian internal Danantara.
“Ya, kita sedang tunggu dari beliau. Mungkin nanti kalau beliau lupa, kami akan ingatkan agar dibahas lagi. Mungkin kan kemarin masih ada beberapa urusan belum di, mungkin masih di telaah di dalam timnya beliau. Karena kan pembahasan kemarin belum tuntas, di internal dibahas, kami pun juga akan menyumbangkan nanti pikiran-pikiran kepada beliau,” katanya.
Cholil pun berharap proses pembentukan Danantara Syariah dapat diselesaikan pada 2027. Dia menilai, realisasi rencana tersebut bergantung pada keputusan pimpinan Danantara dan persetujuan Presiden, mengingat entitas yang diusulkan merupakan bagian dari struktur internal Danantara, bukan badan baru yang berdiri sendiri.
“Mudah-mudahan, saya berdoa itu. Karena sebenarnya kan tinggal keputusan dari Pak Rosan, disetujui oleh Presiden, selesai. Nggak perlu undang-undang. Karena dia di bawah super holdingnya Danantara. Bukan membentuk badan tersendiri, hanya kita minta di bawah Danantara itu ada holding yang mengurus tentang syariah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Cholil mengatakan sejauh ini belum melihat adanya hambatan mendasar dalam rencana pembentukan Danantara Syariah. Menurutnya, hal yang perlu ditindaklanjuti terutama berkaitan dengan kajian struktur organisasi, pembagian tugas, dan koordinasi di internal Danantara.
“Sepertinya nggak ada hambatan sih. Tinggal garis koordinasi dan pekerjaan saja. Jadi kalau nanti hasil kajian Pak Rosan, mungkin struktur yang akan dibuat, mungkin sudah berpikir dengan orang-orangnya, tinggal dibuatkan, keputusan Presiden selesai,” pungkasnya.
(fsd/fsd)
