Jakarta, CNBC Indonesia – Pernyataan mengenai rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market menuai respons dari berbagai pihak.
Hal ini ramai dan menjadi sorotan setelah MSCI mengumumkan periode konsultasi pada 15 Oktober 2026. Lembaga keuangan asal Amerika Serikat ini kembali menyampaikan acknowledgement atas pelaksanaan inisiatif-inisiatif reformasi pasar modal Indonesia yang telah berjalan, termasuk publikasi kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor, pengumuman High Shareholding Concentration (MSC), dan kebijakan baru mengenai kenaikan batas minimum free float.
Kemudian rencana itu memicu kekhawatiran investor terhadap pasar domestik. Imbasnya, Jumat (16/10/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat anjlok 11,57%, dan menjadi salah satu penurunan harian paling dalama sejak krisis keuangan 1998.
Meskipun begitu, pengumuman MSCI kemarin belum menjadi keputusan final. Masih ada periode konsultasi yang berlangsung hingga 30 April 2027, dan keputusan final yang rilis paling lambat pada 30 Juni 2027.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa akan menghormati pandangan dari MSCI dan terus melakukan pembenahan dan tindak lanjut atas berbagai masukan yang diberikan.
Selain itu OJK juga akan menghormati independensi lembaga penyedia indeks global, termasuk MSCI serta menghargai setiap masukan yang diberikan. Meski begitu, menurutnya pasar modal Indonesia dinilai tetap prospektif dan menarik.
“Kami meyakini pasar modal domestik tetap prospektif dan menarik. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian Indonesia yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih positif,” kata Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (18/10/2026).
Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan bahwa masukan yang disampaikan MSCI dalam pengumuman ini juga sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, termasuk dalam aspek penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“OJK berkomitmen untuk terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal dalam upaya menegakkan integritas pasar, dengan koordinasi dan sinergi yang efektif bersama seluruh pihak terkait,” kata Hasan.
Ke depan, OJK bersama SRO terus melanjutkan engagement yang konstruktif dengan lembaga-lembaga penyedia indeks maupun investor institusi global.
Menurutnya, engagement yang berkesinambungan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa otoritas Indonesia dapat mengkomunikasikan progress terkini reformasi pasar modal Indonesia, serta memperoleh masukan dan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan yang berkelanjutan.
Tanda Tanya Besar Buat MSCI
Terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku heran atas pengumuman MSCI atas status pasar modal Indonesia. Menurutnya ini merupakan tanda tanya yang besar, khususnya dari waktu penyampaian pengumuman tersebut.
Belum lagi sebelumnya, pihak Indonesia juga telah melakukan dengan sejumlah pejabat MSCI di Bangkok, Thailand.
“Ini kan ada tanda tanya besar. Kemarin di Thailand kenapa (MSCI) nggak ngomong yang ini. Padahal yang kemarin itu seminggu juga belum,” ujar Airlangga saat ditemui wartawan, Jumat (16/10/2026).
Meski demikian, Airlangga menegaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru berprasangka negatif terhadap pihak tertentu di balik pengumuman tersebut.
“Ya tentu kita lihat aja, tapi kita tidak boleh suudzon,” katanya.
Menurut Airlangga, hal yang perlu menjadi perhatian utama saat ini adalah implementasi aturan serta langkah aksi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Dia menyebut, salah satu perhatian MSCI berkaitan dengan periode pelaksanaan reformasi pasar modal Indonesia yang dinilai relatif lebih panjang dibandingkan negara lain.
“Concern paling utama implementing regulation. Implementing langkah action dari bursa,” ujarnya.
Airlangga juga menjelaskan bahwa klasifikasi standalone market yang menjadi perhatian dalam pengumuman MSCI berada di antara kategori frontier market dan emerging market.
Pemerintah, lanjutnya, akan mencermati perkembangan tersebut sembari menilai dampaknya terhadap pasar keuangan domestik.
Airlangga mengatakan, pengumuman terbaru MSCI juga memberikan kepastian mengenai tenggat waktu pelaksanaan langkah-langkah yang menjadi perhatian penyedia indeks tersebut.
Menurut dia, tenggat yang sebelumnya dikaitkan dengan November kini mundur hingga Juni tahun depan.
“Yang hari ini diberikan kan sebetulnya kepastian terhadap langkah-langkah dan mereka memastikan bahwa deadline-nya itu bukan bulan November, tapi mundur ke tahun depan di bulan Juni,” kata Airlangga.
Adapun, pergeseran tenggat tersebut menjadi salah satu aspek yang akan dicermati pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan agenda reformasi pasar modal yang tengah berjalan.
Respons DPR RI – Danantara
Perdagangan di pasar modal Indonesia menjadi sorotan pasca pengumuman MSCI. Perdagangan IHSG terus merosot, aktivitas investor asing terus melakukan aksi jual, nilai kapitalisasi pasar modal juga terus menguap.
Saat itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco bersama CEO Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto langsung berkunjung ke Gedung Bursa Efek Indonesia. Guna mengecek pembenahan di pasar modal.
“Kami datang untuk mengecek langsung pembenahan pasar modal dan memastikan perbaikan itu terus berjalan,” ungkap Dasco, Jumat (16/10/2026).
Pihaknya di DPR RI mengaku terus mencermati perkembangan bursa. Kami juga meminta bursa menindaklanjuti masukan dan catatan dari lembaga indeks global.
Menurut Dasco, DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, senantiasa mengawasi peristiwa-peristiwa yang selama ini ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia pun memastikan DPR telah meminta kepada otoritas bursa untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka juga mengakomodasi pendapat-pendapat dari lembaga rating internasional.
“Termasuk MSCI yang harusnya baru akan melakukan review konsultasi pada November tapi kemudian pada dini hari tadi itu kemudian sudah mengeluarkan semacam review. Bertepatan dengan sebenarnya bursa juga sudah melakukan proses-proses dalam rangka mengakomodasi review-review yang sebenarnya baru akan di bulan November,” ujar Dasco.
Dalam hal ini, menurut dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI sudah melakukan proses-proses tersebut.
“Dan pada hari ini tadi kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Ibu Kiki (Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi) dan Pak Hasan (Komisioner OJK Hasan Fawzi) dari OJK, Pak Rosan (CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani) dan Pak Dony (Dony Oskaria) dari Danantara dan tadi kami juga meminta Kapolri (Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto) untuk hadir, untuk kemudian nanti semua pihak akan memberikan keterangan sesuai porsi masing-masing,” kata Dasco.
(haa/haa)
