Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial alias bansos kepada masyarakat, setelah memanfaatkan teknologi digital untuk memverifikasi kelayakan penerima.
Saat ini, pemerintah memulai registrasi ulang bantuan sosial tahun 2027 melalui Perlinsos Digital, khususnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Perlinsos Digital telah menjangkau sekitar 5,5 juta pendaftar. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut mencapai 48 juta pendaftar pada akhir 2026 melalui perluasan akses, penguatan sosialisasi di daerah, serta partisipasi aktif masyarakat.
Dalam proses perbaikan data calon penerima bansos 2027, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan registrasi mandiri melalui perlinsos.kemensos.go.id dengan menyiapkan NIK pada KTP, nomor meter PLN, serta mengikuti verifikasi wajah.
Namun, bagi warga yang membutuhkan pendampingan, pemerintah telah mempersiapkan Agen Perlinsos seperti Pendamping PKH, RT/RW, atau pun tetangga yang merupakan Kawan Perlinsos, termasuk aparat negara, seperti ASN, TNI hingga Polri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pun telah mendorong perluasan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Agen Perlinsos merupakan relawan atau pendamping yang membantu masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam mengakses layanan Perlinsos Digital, terutama bagi keluarga, tetangga, atau warga yang mengalami kesulitan.
Menurut Mendagri, keberadaan agen Perlinsos menjadi bagian penting dalam mempercepat proses validasi, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses atau kemampuan menggunakan perangkat digital.
“Perlu dibantu oleh orang lain yang kita sebut dengan agen. Agen inilah kemudian dilatih, dan kemudian mereka men-download menggunakan handphone yang memang smartphone. Dan ini kecepatannya sangat tinggi sekali karena hanya lima sampai tujuh detik saja, begitu wajahnya ditampilkan, kemudian data di Dukcapil langsung [muncul],” ucap Tito dikutip dari keterangannya, Minggu (4/10/2026).
Dalam mekanisme tersebut, data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi basis data utama karena memiliki data biometrik, seperti sidik jari, wajah (face recognition), hingga retina. Data ini memungkinkan proses validasi dilakukan dalam hitungan detik sekaligus membantu memperbarui data penerima bansos secara berkala.
“Data Dukcapil sebagai basis data untuk verifikasi, validasi, kemudian juga mengintegrasikan beberapa kementerian lain, data kementerian/lembaga lain,” ujarnya.
Data Dukcapil tersebut selanjutnya diintegrasikan dengan data dari kementerian/lembaga lain untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi penerima bantuan.
Mendagri mencontohkan integrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui kepemilikan tanah dan dengan kepolisian untuk mengetahui kepemilikan kendaraan.
Menurutnya, integrasi tersebut diperlukan untuk melakukan profiling terhadap masyarakat yang menjadi sasaran program dan memastikan kelayakan mereka sebagai penerima bansos.
Perluasan agen Perlinsos juga dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah. Di Bali, misalnya, agen Perlinsos berasal dari kader posyandu.
“Semuanya kita bergerak, dilatih dulu agen-agennya. Setelah itu, dibuat sistemnya tiap daerah sesuai dengan karakter masing-masing. Bagaimana cara mengumpulkan masyarakat, dan setelah itu, mereka cukup menampilkan wajah mereka di handphone. Itu akan ketahuan dia layak atau tidak menerima bantuan sosial,” tambahnya.
Selain memvalidasi identitas dan kelayakan penerima, sistem tersebut juga dapat memberikan informasi mengenai jenis bantuan yang diterima masyarakat, baik bantuan tunai maupun bantuan non-tunai.
Untuk mendukung penerapan sistem tersebut di daerah, Kemendagri juga menyiapkan dukungan melalui Ditjen Dukcapil dan tim terkait.
“Kami siap dari Kemendagri, dengan Ditjen Dukcapil dan tim, lengkap, untuk membantu melakukan pelatihan, menyiapkan sistem,” tegasnya.
(arj/arj)
