Jakarta, CNBC Indonesia – Perdagangan digital berkembang semakin cepat. Namun, pertumbuhan transaksi belum otomatis diikuti oleh terbentuknya kepercayaan digital.
CEO Privy, Marshall Pribadi mengatakan, digitalisasi perdagangan sudah bergerak sangat cepat. Namun, kecepatan dan volume transaksi belum otomatis diikuti oleh terbentuknya kepercayaan digital.
Menurut Marshall, kebutuhan terhadap digital trust semakin penting seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di ruang digital. Persoalannya bukan semata bagaimana transaksi dibuat aman, tetapi bagaimana memastikan identitas pelaku, tindakan yang dilakukan, dan proses transaksi dapat diverifikasi serta dibuktikan.
“Digital trust bukan hanya soal mengamankan transaksi. Kita membutuhkan kepastian mengenai siapa yang melakukan transaksi, apa yang dilakukan dan apakah proses tersebut dapat dibuktikan,” ujarnya.
Sejak 2025, pesanan pembelian dan dokumen serah terima barang pada platform pengadaan pemerintah e-Katalog LKPP telah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Penerapan tersebut mencakup lebih dari 300.000 pelaku usaha yang terdaftar sebagai penyedia. Tanda tangan elektronik tersertifikasi juga telah terintegrasi dalam sistem Coretax untuk penandatanganan faktur pajak dan bukti potong pajak.
“Pesanannya ditandatangani, serah terima barangnya ditandatangani, dan faktur pajaknya ditandatangani, semuanya oleh identitas yang terverifikasi. Rantai kepercayaan itu sudah utuh dan sudah berjalan dalam skala nasional,” tambah Marshall.
Menurut Marshall, Indonesia tidak memulai pembangunan digital trust dari titik nol. Indonesia telah memiliki Indonesian Root Certificate Authority (RCA) yang dioperasikan Kementerian Komunikasi dan Digital, dengan ekosistem yang mencakup satu CA pemerintah dan sepuluh CA nonpemerintah.
Karena itu, tantangan berikutnya adalah memperluas pemanfaatan infrastruktur tersebut agar lebih banyak transaksi digital berlangsung dengan tingkat kepercayaan yang lebih baik.
“Indonesia tidak memulai dari nol. Fondasi digital trust sudah tersedia. Tantangannya sekarang adalah bagaimana memperluas pemanfaatannya agar semakin banyak transaksi digital dapat berlangsung dengan tingkat kepercayaan yang lebih baik,” jelas Marshall.
Bagi Marshall, manfaat digital trust tidak berhenti pada keamanan transaksi. Ketika validitas transaksi dan integritas data dapat dijaga, data transaksi juga dapat menjadi dasar untuk membuka aktivitas ekonomi dan akses pendanaan.
Pembahasan itu kemudian diperluas pada persoalan pelaku usaha informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Marshall, keraguan terhadap identitas usaha, kekuatan dokumen transaksi, dan kemampuan untuk memverifikasi transaksi dapat membatasi hubungan pelaku usaha dengan konsumen, mitra usaha maupun lembaga keuangan.
“Banyak pelaku usaha informal bukan tidak memiliki potensi. Mereka menghadapi persoalan trust. Ketika identitas dan transaksi belum dapat diverifikasi dengan baik, akses mereka ke konsumen, mitra usaha dan pembiayaan menjadi terbatas,” ujar Marshall.
Dalam paparannya, Marshall mengaitkan persoalan tersebut dengan kesenjangan pembiayaan perdagangan global. Ia mengutip data Asian Development Bank 2025 yang menyebut kesenjangan pembiayaan perdagangan mencapai US$2,5 triliun. Pengajuan pembiayaan dari UMKM disebut ditolak pada tingkat 41 persen, dibandingkan sekitar 7 persen untuk perusahaan multinasional.
Di Indonesia, sekitar 66 juta UMKM disebut menyumbang sekitar 61 persen PDB dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap ekspor sekitar 16 persen. Kesenjangan pembiayaan UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai US$234 miliar berdasarkan data yang dikutip dari IFC.
Marshall menilai identitas digital yang terverifikasi merupakan salah satu fondasi untuk membangun kepercayaan tersebut. Namun, identitas saja belum cukup. Masih diperlukan mekanisme untuk memastikan satu transaksi atau tagihan tidak digunakan untuk memperoleh pembiayaan secara berulang. Salah satu kebutuhan yang disebut adalah registrasi bersama antar pemberi pinjaman.
“Bagi pelaku usaha mikro, identitas digital yang terverifikasi adalah agunan termurah yang pernah ia miliki. Bank tidak menolak risikonya. Bank menolak karena tidak bisa memverifikasi siapa dia,” kata Marshall.
Karena itu, Marshall mendorong saling pengakuan dan interoperabilitas layanan kepercayaan. Layanan tersebut mencakup sertifikat, tanda tangan elektronik, segel elektronik, dan daftar kepercayaan. Ia mengusulkan agar interoperabilitas tersebut menjadi bagian dari implementasi WTO E-Commerce Agreement dan ASEAN DEFA.
“Perdagangan sudah berjalan. Pembayaran sudah berjalan. Tantangan berikutnya adalah memastikan trust juga dapat berjalan melintasi batas negara,” jelas Marshall.
Menurut Marshall, pembangunan kepercayaan lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara secara sendiri-sendiri. Mekanisme yang dibangun di dalam negeri perlu dapat dikenali dan digunakan dalam ekosistem perdagangan digital yang lebih luas.
“Kami sudah membangunnya di dalam negeri. Tetapi membuat kepercayaan ini berlaku lintas negara bukan sesuatu yang bisa dikerjakan satu negara sendirian dan itulah alasan saya berada di ruangan ini,” kata Marshall.
Bagi Marshall, perkembangan perdagangan digital pada akhirnya membutuhkan sistem yang tidak hanya cepat dan terhubung, tetapi juga dapat dipercaya. Digital trust ditempatkan bukan sekadar sebagai lapisan keamanan teknologi, melainkan sebagai bagian dari infrastruktur yang menopang aktivitas ekonomi.
“Digital trust harus dilihat sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi. Ketika transaksi dapat dipercaya, lebih banyak pelaku usaha dapat terhubung dengan pasar, rantai pasok dan sumber pembiayaan,” ujarnya.
Dalam konteks perdagangan global, kebutuhan tersebut menjadi semakin luas. Kepercayaan tidak lagi berhenti pada hubungan antara dua pihak dalam satu negara, tetapi perlu dapat dikenali ketika transaksi melibatkan sistem, pelaku usaha, dan yurisdiksi yang berbeda.
Marshall menutup pembahasannya dengan menempatkan kepercayaan sebagai bagian penting dari masa depan perdagangan digital.
“Perdagangan bebas bukan hanya tentang kebebasan untuk berdagang. Kita juga perlu membangun perdagangan yang bebas dari penipuan,” tutup Marshall.
(ayh/ayh)
