Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) alias BSI telah memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) atau Rights Issue.
Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Jumat (6/11/2026). Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham Seri B.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan, Rights Issue merupakan langkah strategis Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus meningkatkan porsi kepemilikan saham publik (free float). Kedua langkah ini diharapkan dapat memperkuat fundamental bisnis BSI, memperluas partisipasi investor, serta meningkatkan daya saing Perseroan di industri perbankan dan pasar modal.
Menurut Anggoro, peningkatan free float merupakan langkah yang telah lama dinantikan pasar. Dengan porsi free float saat ini sekitar 9,9%, peningkatan kepemilikan saham publik diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih luas, termasuk bagi investor institusi dan global yang menjadikan tingkat free float sebagai salah satu pertimbangan dalam keputusan investasi. Selain meningkatkan likuiditas perdagangan saham, langkah ini juga berpotensi memperkuat posisi BSI untuk memenuhi kriteria konstituen indeks saham global.
“Kami melihat peningkatan free float sebagai momentum untuk memperluas basis investor BSI dan meningkatkan daya tarik saham Perseroan di pasar modal,” tutur Anggoro dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).
Dengan kepemilikan saham publik yang lebih luas, ia meyakini semakin banyak investor domestik maupun global yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan BSI.
“Kami berharap pelaksanaan Rights Issue ini dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia sekaligus mendorong masuknya aliran investasi portofolio asing (foreign portfolio inflow)”, ujar Anggoro.
Di tengah dinamika perekonomian global dan domestik, penguatan permodalan menjadi semakin penting bagi keberlanjutan bisnis perbankan. Berbagai tantangan ekonomi menuntut bank memiliki struktur permodalan yang kuat untuk menjaga ketahanan usaha sekaligus mempertahankan kapasitas pertumbuhan.
“Permodalan yang kuat merupakan fondasi bagi BSI untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi sekaligus menangkap peluang pertumbuhan ke depan. Melalui tambahan modal, kami ingin memastikan BSI memiliki capital buffer yang memadai untuk menjaga resiliensi, memperluas kapasitas pembiayaan, serta mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Penguatan permodalan ini juga menjadi bagian dari langkah strategis BSI untuk menuju KBMI 4,” tambahnya.
Kebutuhan penguatan modal tersebut sejalan dengan proyeksi perkembangan bisnis BSI. Kebutuhan permodalan Perseroan diproyeksikan meningkat dari Rp51,07 triliun pada 2026 menjadi Rp64,41 triliun pada 2027. Sementara itu, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) diproyeksikan meningkat dari 20,38% menjadi 23,31%. Penguatan kapasitas permodalan ini diharapkan dapat mendukung aspirasi BSI untuk masuk ke dalam kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4. Apabila tercapai, BSI akan menjadi satu-satunya bank syariah di Indonesia yang masuk dalam kelompok KBMI 4, sekaligus menandai tonggak penting dalam peningkatan skala usaha dan perkembangan industri perbankan syariah nasional.
Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI terus memperkuat ekosistem keuangan syariah, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas penyaluran pembiayaan. Dengan fundamental bisnis dan struktur permodalan yang semakin kuat, Perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat, meningkatkan daya saing, serta memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
(rob/rob)
