Jakarta, CNBC Indonesia – Destry Damayanti menjadi calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) pilihan Presiden Prabowo Subianto, setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan nahkoda bank sentral pada 25 Juli 2026.
Nama Destry telah diusulkan untuk diuji kelayakan dan kepatutan di DPR oleh Kepala Negara, mulai surat presiden atau supres yang dikirimkan per hari ini, Senin (10/8/2026) melalui Menteri Sekertaris Negara Prasetyo Hadi.
Destry bukanlah orang baru di jajaran dewan gubernur BI. Sejak 29 Juli 2019, ia telah menjabat sebagai Deputi Gubernur Seniro BI, dan berlanjut untuk periode 2024-2029. Saat Perry mengundurkan diri, ia pun dipilih jajaran dewan gubernur BI sebagai Gubernur BI sementara.
Latar belakang Destry inilah yang menurut ekonom yang merupakan Senior Fellow Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Harry Baskoro membuat kepemimpinan di BI bisa berkelanjutan, setelah ditinggal Perry.
“Menurut saya, pencalonan tunggal Ibu Destry memberi satu keuntungan langsung, yaitu continuity,” kata Harry, yang juga merupakan mantan Deputi Direktur Senior di BI, kepada CNBC Indonesia, Senin (10/8/2026).
Harry mengatakan, dengan latar belakangnya itu, Destry memiliki kecenderungan pemahaman pasar dan mekanisme kebijakan yang sudah sangat memumpuni, untuk menahkodai bank sentral ke depannya.
“Beliau sudah lama berada di Dewan Gubernur BI, memahami pasar dan mekanisme kebijakan, serta sekarang menjalankan tugas sebagai gubernur sementara. Jadi dari sisi transisi, ini pilihan yang relatif minim kejutan,” tegasnya.
Meski begitu, Harry mengingatkan, kepemimpinan Destry akan menghadapi sejumlah tantangan di tengah tingginya gejolak ekonomi dan keuangan global yang tengah terjadi saat ini. Ia menganggap tantangan Destry jauh lebih besar daripada sekedar menjaga kesinambungan.
Tantangan pertama, menurutnya akan masih berkaitan erat dengan stabilitas rupiah dan kepercayaan pasar. Destry harus mampu menjaga kredibilitas kebijakan di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi, tanpa terjebak mempertahankan satu level kurs tertentu dengan biaya yang terlalu besar.
“Yang harus dijaga bukan hanya angka rupiahnya hari ini, tetapi keyakinan pasar bahwa BI punya kerangka kebijakan yang jelas dan amunisi yang cukup untuk bertindak ketika diperlukan,” tegas Harry.
Kedua, tantangan tentang batas antara mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas. Terutama setelah adanya ketentuan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bar yang menekankan bagi BI untuk memberikan dukungan pada pertumbuhan.
“Dan itu sah. Tapi operasi moneter bukan mesin pertumbuhan pengganti. Likuiditas yang banyak tidak otomatis menjadi kredit atau investasi kalau permintaan lemah, proyek tidak cukup bankable, atau dunia usaha masih melihat risiko terlalu tinggi,” ujar Harry.
Karena adanya tantangan kedua ini, Harry berpendapatan kurang setuju bila gubernur BI baru disebut berhasil kinerja apabila diukur dari kemampuannya mengejar pertumbuhan 8% semata.
“Fiskal dan moneter memang perlu koordinasi, tetapi tidak harus selalu menghasilkan jawaban yang sama. Justru nilai sebuah bank sentral kadang terlihat ketika ia berani mengatakan bahwa pedal gas sudah cukup ditekan. Sekarang waktunya tekan pedal rem,” tegas Harry.
Tantangan ketiga, ia sebut berkaitan erat dengan independensi dan kredibilitas proses pengambilan keputusan di Bank Indonesia, terutama setelah mundurnya Perry sebagai Gubernur BI.
“Setelah pengunduran diri Pak Perry, pasar bukan hanya melihat siapa gubernurnya, tetapi juga apakah BI tetap mempunyai ruang untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer ketika stabilitas mengharuskannya,” tutur Harry.
Dari berbagai tantangan tersebut, Harry pun berharap Destry sebagai calon gubernur BI baru harus bisa bekerja dekat dengan pemerintah tanpa kehilangan kemampuan untuk berbeda pendapat. Koordinasi ia tegaskan penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi kewajiban untuk selalu setuju terhadap apa keinginan pemerintah.
“Jadi keberhasilan gubernur BI berikutnya jangan hanya diukur dari seberapa banyak likuiditas yang disediakan atau seberapa tinggi kredit tumbuh. Ukur juga dari apakah rupiah tetap kredibel, ekspektasi inflasi terjaga, pasar percaya pada kerangka kebijakan BI, dan ketika perlu, gubernur masih mampu mengatakan: ‘Yang ini jangan dulu’,” tegasnya.
(arj/arj)
