Jakarta, CNBC Indonesia – Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia mulai banyak menggunakan fasilitas pinjaman seperti kartu kredit, paylater, ataupun pinjaman online.
Berdasarkan data Mandiri Spending Index, indeks pinjaman pada Juni 2026, yang mencakup pinjaman online atau P2P lending, kartu kredit, serta paylater perusahaan pembiayaan non-bank mencapai 157,7 atau tumbuh 24,6% yoy.
“Hal ini menunjukkan belanja masih tumbuh positif meskipun tingkat tabungan melemah. Bersamaan dengan itu penggunaan pembiayaan meningkat,” dikutip dari laporan Daily Economic and Market Office of Chief Economist Bank Mandiri yang terbit pada Selasa (28/7/2026).
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, total outstanding pinjaman online, kartu kredit, dan paylater (non-bank) mencapai Rp160,7 triliun pada Mei 2026. Dari jumlah tersebut, outstanding pinjaman online tercatat sebesar Rp103,7 triliun, atau sekitar 65% dari total gabungan ketiga pembiayaan tersebut.
Sementara itu, outstanding kartu kredit mencapai Rp43,8 triliun (27%), dan paylater yang disalurkan perusahaan pembiayaan sebesar Rp13,2 triliun (8%). Pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh paylater (53,6% yoy), diikuti P2P lending (25,7%), dan kartu kredit (15,6%).
Porsi pinjaman online untuk kebutuhan konsumtif pun tercatat meningkat menjadi 86% pada April 2026, dari 78% per April 2025 dan 68% April 2024. Sebaliknya, porsi pinjaman untuk kegiatan produktif terus menurun menjadi hanya 14%.
“Pergeseran ini menunjukkan kenaikan pinjaman lebih banyak didorong oleh kebutuhan konsumsi rumah tangga, sementara permintaan pembiayaan untuk aktivitas usaha menjadi lebih terbatas.”
Di sisi lain, Mandiri Saving Index pada Juni 2026 tercatat di level 84,8, terkontraksi 5,7%yoy, seiring dengan merosotnya tingkat tabungan masyarakat, yang ditunjukkan dari angka Mandiri Saving Index sebesar 84,8, terkontraksi 5,7% yoy.
“Pelemahan tabungan dan meningkatnya porsi pembiayaan konsumtif menunjukkan sebagian konsumsi semakin ditopang oleh leverage rumah tangga,” tulis laporan tersebut.
Oleh karena itu, penguatan tingkat penghasilan perlu menjadi prioritas agar konsumsi ke depan lebih ditopang oleh kapasitas keuangan rumah tangga yang lebih kuat.
“Kebijakan untuk menjaga pendapatan disposabel, menahan tekanan biaya hidup, serta mendorong penciptaan lapangan kerja menjadi penting agar momentum konsumsi tetap terjaga lebih sehat,” imbuhnya.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
