Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto bersama Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) dan enam Gubernur Papua melakukan pembahasan terkait rencana pelepasan 10% saham PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua.
Hal itu disampaikan Ketua KEPP – OKP Velix Wanggai sesuai menghadiri acara pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
“Ada arahan dari bapak presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport. Terutama 10% yang menjadi hak dari orang asli Papua akan kita bincangkan antara Gubernur-Gubernur di tanah Papua, dan ini masih dalam kerangka anggaran,” kata Velix.
Dalam acara itu juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Nantinya rencana divestasi itu akan dilakukan melalui perusahaan yang dibentuk pemerintah provinsi Papua, yaitu PT Papua Divestasi Mandiri.
“Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua Divestasi,” katanya.
Nantinya hasil RUPS itu akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian maupun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Sebelumnya Felix menjelaskan ada 5 poin lain yang menjadi arahan dari presiden dalam pertemuan itu. Yaitu pertama pemetaan agenda strategis dalam rencana induk pembangunan Papua.
Kedua, terkait penambahan anggaran untuk Otonomi Khusus (Otsus) Papua menjadi Rp 12 triliun dari Rp 12 triliun. Meski dipesankan secara tegas mengupayakan tata kelola APBD yang berkualitas dan tidak bocor.
Ketiga, penataan regulasi yang memecahkan persalahan yang ada. Keempat terkait kerangka kelembagaan, dan kelima, pengembangan sumber daya manusia di Papua.
“Tentang aspek pendidikan, tentang sekolah rakyat, arahan beliau langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua, kemudian juga tentang sekolah unggulan terintegrasi, rumah sakit unggulan di berbagai 4 daerah otonom baru, dan juga sekitar 24 rumah sakit unggulan di tanah Papua,” kata Felix.
(ayh/ayh)
