Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mulai menyisir berbagai regulasi yang dinilai menghambat kegiatan ekspor. Langkah ini dilakukan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mempermudah aktivitas ekspor guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan kemudahan impor untuk tujuan ekspor.
“Kita arahan Bapak Presiden adalah mempermudah ekspor dan kita sedang mempersiapkan kebijakan kemudahan impor untuk tujuan ekspor,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Meski demikian, Airlangga belum merinci regulasi apa saja yang akan dievaluasi maupun bentuk kebijakan kemudahan ekspor yang tengah disiapkan pemerintah.
Upaya tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain mendorong ekspor, pemerintah juga mengandalkan konsumsi masyarakat dan investasi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Pemerintah telah menyiapkan insentif senilai Rp31 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat pada akhir tahun.
Pemerintah juga mengandalkan berbagai program prioritas, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, untuk mendorong realisasi belanja pemerintah.
“Dari segi investasi, di mana investasi juga diharapkan sampai dengan akhir tahun angkanya bisa dicapai,” kata Airlangga.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III-2026. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,04%.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut.
“Ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 tumbuh solid sebesar 5,47 persen secara tahunan, utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih terjaga,” jelas Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04% secara tahunan pada kuartal III-2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,89%. Komponen ini menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi sebesar 2,62 poin persentase.
Kinerja konsumsi rumah tangga terutama didorong oleh peningkatan nilai transaksi barang dan jasa secara online, mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi.
Selain konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 6,06% secara tahunan.
Sementara itu, konsumsi pemerintah mencatatkan pertumbuhan 8,95%, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,66%.
Peningkatan konsumsi pemerintah tersebut sejalan dengan kenaikan realisasi belanja pegawai, terutama gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta belanja barang dan jasa. Salah satunya adalah belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
(haa/haa)
