Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar pertemuan konsultatif bersama pelaku pasar modal untuk membahas perkembangan reformasi bursa sekaligus merumuskan langkah lanjutan guna memperkuat kualitas pasar modal Indonesia.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendukung perekonomian domestik sekaligus memperkuat pasar modal nasional.
Pertemuan yang melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut membahas sejumlah agenda strategis.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mendorong tiga agenda utama, yakni peningkatan nilai perusahaan tercatat atau valuing up, percepatan penegakan aturan pasar modal, serta peningkatan edukasi bagi pemegang saham dan investor.
“Yang bisa saya sampaikan, yang pertama, dari BEI itu reformasinya sudah sangat maju sekali, baik dari sisi transparansi, dari sisi likuiditas, maupun dari sisi pengawasan (surveillance). Itu sudah sangat maju, banyak hal yang belum dilakukan di negara lain sudah kita lakukan,” papar Dradjad saat konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Rabu (12/11/2026).
Pertama, yang menjadi perhatian pemerintah adalah meningkatkan valuasi perusahaan tercatat atau valuing up. Pemerintah ingin mendorong emiten Indonesia meningkatkan nilai perusahaan melalui perbaikan tata kelola dan efisiensi penggunaan modal.
Dradjad mencontohkan reformasi pasar modal yang dilakukan Jepang dan Korea Selatan. Di Jepang, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah mendorong direksi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi kapital sehingga kinerja dan nilai perusahaan dapat meningkat.
“Dari pihak Kemenko, karena kami mengkoordinasikan kebijakan, tadi kami meminta masukan kebijakan ekonomi riil apa saja yang perlu dilakukan agar emiten-emiten kita ini meningkat nilainya,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah usulan kebijakan disampaikan oleh pelaku pasar modal, mulai dari sektor perpajakan, bea masuk, energi hijau, hingga berbagai kebijakan di sektor ekonomi riil. Masukan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Kedua, adalah mempercepat penegakan aturan atau enforcement terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
Dradjad mengatakan, pemerintah bersama pelaku pasar modal telah menyepakati perlunya percepatan tindak lanjut atas keputusan dan penegakan aturan. Pemerintah juga akan menggunakan praktik di sejumlah negara sebagai pembanding.
“Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa 1 minggu, ada yang bisa 3 minggu,” ujarnya.
Dradjad pun membantah persepsi bahwa pengawasan pasar modal Indonesia masih kurang. Menurutnya, persoalan yang perlu diperbaiki justru berkaitan dengan komunikasi mengenai tindakan dan keputusan pengawasan yang telah dilakukan.
“Sebenarnya ada mitos yang keliru yang mengatakan bahwa pengawasan pasar modal itu kurang. Enggak, itu sudah berjalan, cuma ternyata komunikasinya yang belum intensif,” kata Dradjad.
Ketiga adalah meningkatkan edukasi kepada pemegang saham dan investor. Pemerintah menilai literasi masyarakat mengenai pasar modal masih perlu diperkuat seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam investasi di pasar keuangan.
Dradjad menyebutkan, sekitar 15% penduduk usia produktif telah masuk ke pasar keuangan. Pemerintah berharap angka partisipasi tersebut dapat terus meningkat.
“Jadi kami melihat pasar modal bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggalang dana, bukan hanya itu. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita,” ujarnya.
Menurut Dradjad, perubahan fungsi pasar modal tersebut membuat pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan aset masyarakat yang diinvestasikan di bursa.
“Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa. Nah, mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara. Jadi negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya,” katanya.
BEI & OJK Pastikan Reformasi Berlanjut
Sementara itu, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan pasar modal telah menyampaikan perkembangan reformasi yang berjalan kepada pemerintah sekaligus menerima arahan pemerintah agar agenda tersebut dilakukan secara konsisten. Baik untuk peningkatan transparansi, meningkatkan likuiditas, dan juga meningkatkan efektivitas dari pengawasan.
Jeffrey menegaskan, reformasi pasar modal tidak hanya ditujukan untuk menjawab perhatian dari penyedia indeks global, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia secara menyeluruh.
“Tentu reformasi ini tidak hanya semata-mata untuk menjawab concern dari satu atau dua global index provider, tetapi lebih luas ini agar ditujukan pada peningkatan kualitas pasar modal kita secara umum,” ujar Jeffrey dalam konferensi pers di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta pada Kamis (12/11/2026).
Dia menambahkan, pendalaman pasar perlu dilakukan dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan, partisipasi investor ritel perlu dilengkapi dengan peningkatan keterlibatan investor asing dan investor institusi domestik.
Sementara dari sisi penawaran, pasar modal membutuhkan instrumen investasi berkualitas, peningkatan free float, serta produk-produk baru yang dapat menjadi pilihan investor.
Komisaris Utama BEI Nurhaida juga menekankan pentingnya mendorong peran pasar modal lebih besar, sebagai salah satu sumber peningkatan perekonomian.
“Karena itu, kita berharap bahwa supply nanti juga akan makin ditingkatkan dan kemudian demand juga ditingkatkan,” ujar Nurhaida.
Sementara di sisi permintaan, Nurhaida mengungkapkan pentingnya peningkatan edukasi masyarakat agar partisipasi investor di pasar modal semakin luas Menurutnya, penguatan fundamental dan keterbukaan informasi atau disclosure emiten juga harus terus dilakukan bersama dengan peningkatan kualitas pasar modal.
Sementara itu, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek (DPLE) OJK Edi Broto menyatakan bahwa reformasi pasar modal dilakukan secara serius dan berkelanjutan bersama BEI serta seluruh pemangku kepentingan industri.
“Jadi reformasi yang kita lakukan ini sifatnya serius dan berkelanjutan. Tujuannya adalah tidak hanya untuk antisipasi apa yang terjadi dinamika sekarang, tapi juga untuk ke depannya, untuk menjadikan pasar modal kita lebih baik dan lebih berkualitas global dan diakui oleh seluruh pelaku, baik itu global maupun domestik,” papar Edi.
Dengan tiga agenda tersebut, pemerintah berharap reformasi pasar modal tidak berhenti pada peningkatan transparansi, likuiditas, dan pengawasan, tetapi juga mampu mendorong peningkatan valuasi emiten, memperkuat kepercayaan investor, serta memperdalam pasar modal Indonesia.
(haa/haa)
