Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan tegas kepada industri perbankan agar tidak sembarangan dalam menggandeng perusahaan teknologi finansial (fintech) dan peer-to-peer (P2P) lending. Kolaborasi digital memang didorong untuk memperluas inklusi keuangan, namun dengan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan tata kelola yang baik (good corporate governance).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa kerja sama antara bank dan platform digital sejatinya merupakan peluang strategis dalam menjalankan fungsi intermediasi, khususnya dalam menjangkau segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Sinergi ini kami harapkan dapat meningkatkan akses dan layanan keuangan bagi masyarakat dalam rangka tentu saja mendukung pendalaman dan perluasan inklusi keuangan,” ujar Dian dalam acara CNBC Indonesia Digital Bank Forum, Selasa (10/11/2026).
Sebagai panduan operasional, OJK telah menerbitkan pedoman khusus mengenai kerja sama bank dengan fintech. Pedoman ini dirancang agar perbankan dapat melakukan professional judgment secara terukur sehingga seluruh kolaborasi tetap berada dalam koridor manajemen risiko yang ketat.
Dian menjelaskan OJK juga secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan mendalam. Perbankan diwajibkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko serta tata kelola dalam penyaluran kredit kepada maupun melalui perusahaan P2P lending.
Beberapa instruksi utama OJK kepada perbankan adalah bank wajib mengevaluasi seluruh kerja sama dengan mitra fintech, termasuk menilai kinerja dan kelayakan mitra P2P lending secara berkala. Kemudian, memperketat pengawasan terhadap proses penyaluran kredit melalui platform digital.
Selanjutnya, jika terjadi lonjakan rasio kredit bermasalah (NPL) secara signifikan pada portofolio kerja sama tersebut, bank diminta untuk menghentikan sementara penyaluran kredit melalui fintech P2P lending terkait. Langkah ini diambil untuk memberikan waktu bagi bank mengevaluasi ulang model bisnis kerja sama yang berjalan.
Berikutnya, kepatuhan Risk Appetite Criteria (RAC), di mana bank harus memastikan penetapan kriteria selera risiko serta proses analisis kredit kepada end user benar-benar mematuhi prinsip kehati-hatian.
Dian menegaskan, OJK tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap entitas P2P lending maupun bank yang dinilai mengabaikan asas-asas prudensial. Berbagai kasus yang terjadi belakangan ini, menurutnya, harus menjadi pelajaran berharga bagi industri perbankan nasional.
“OJK terpaksa melakukan langkah-langkah tegas apakah itu terhadap P2P lending-nya sendiri maupun terhadap bank yang dianggap mungkin kurang memenuhi asas-asas prudential. Kami kira kasus-kasus yang terjadi mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat bank untuk tidak sembarangan memberikan kredit atau sembarangan bekerja sama tanpa memastikan bahwa itu betul-betul aman dan disalurkan kepada penerima yang benar,” pungkasnya.
(Zefanya Aprilia/asr)
