Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia memastikan, efisiensi belanja negara akan terus dilakukan, meski terjadi kenaikan rencana anggarannya sebesar 3,9% dibanding outlook realisasi belanja negara 2026. Dalam RAPBN 2027 rencana anggaran belanja pemerintah mencapai Rp4.097,2 triliun.
Efisiensi belanja itu menurut pemerintah akan dilakukan dengan tetap memastikan kebutuhan prioritas masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi.
“Di sinilah kami terus bekerja pada efisiensi dan juga menjaga prioritas,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam kegiatan UBS Indonesia Macro Tour, dikutip dari keterangannya, Selasa (1/9/2027).
Adapun belanja yang menjadi perhatian antara lain perlindungan sosial, operasional pemerintahan, belanja pegawai, serta transfer ke daerah.
Kebijakan transfer ke daerah pemerintah pastikan juga memperhatikan kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan penyesuaian belanja guna mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah.
Melalui pengelolaan tersebut, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Suahasil, pengendalian defisit tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal sekaligus meningkatkan kualitas APBN.
“Ini adalah angka yang kami rancang agar dapat meningkatkan kualitas anggaran,” kata Suahasil.
Selain menjaga efisiensi belanja, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi penguatan penerimaan negara. Dalam RAPBN 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen.
Pertumbuhan itu diharapkan berasal dari sejumlah komponen, antara lain konsumsi masyarakat yang diproyeksikan tumbuh sekitar 5,4 persen, konsumsi pemerintah sebesar 5,6 persen, investasi setidaknya 7 persen, serta ekspor sebesar 7,5 persen.
“Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan penerimaan negara,” ujar Suahasil.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah terus melakukan penguatan administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi. Implementasi Coretax menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kualitas administrasi dan kepatuhan perpajakan.
Menurut Wamenkeu, perbaikan administrasi perpajakan melalui Coretax telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Implementasi Coretax secara penuh pada 2026 juga diharapkan terus mengalami perbaikan pada tahun berikutnya, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Coretax akan terus diperbaiki, terutama dalam hal kepatuhan,” tuturnya.
Di samping peningkatan kepatuhan, pemerintah juga melihat pentingnya memperluas basis pajak. Pengembangan sektor mineral dan hilirisasi industri menjadi salah satu area yang dinilai memiliki potensi untuk memperluas basis ekonomi dan perpajakan Indonesia.
“Kami meyakini bahwa hilirisasi ekstraksi mineral dan hilirisasi industri pertambangan merupakan kunci untuk memperluas basis pajak di masa depan,” ujar Wamenkeu.
Adapun total target pendapatan negara dalam RAPBN 2027 senilai Rp3.426 triliun atau naik 6,8% dibanding target APBN 2026. Terdiri dari penerimaan perpajakan diproyeksikan tumbuh 12,1% dibandingkan outlook tahun 2026, dengan nilai Rp2.908 triliun.
Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp0,7 triliun.
“Ini adalah pertumbuhan pajak yang baik untuk standar Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi 6% dan inflasi 3%, pertumbuhan nominal PDB sekitar 9%, penerimaan pajak diharapkan tumbuh lebih tinggi dari itu,” ujar Wamenkeu.
(arj/arj)
