Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya telah menyematkan nasabah di dua Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang izin usahanya telah dicabut dan resmi ditutup operasinya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Jadi selama tahun 2025 sampai saat ini ada 2 BPR yang dicabut izin usaha (CIU),” sebut Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSk), Senin (28/7/2025).
Purbaya mengungkapkan bank pertama yang mengalami CIU berbasis di Medan dan secara resmi izinnya dicabut pada 17 April 2025 silam. Dirinya merinci LPS membayarkan klaim sebesar Rp 28 miliar kepada nasabah BPR tersebut, angka itu setara dengan 70% dari total DPK yang mencapai Rp 39 miliar.
Sementara itu, BPR kedua yang jatuh berlokasi di Malang dan izin usahanya dicabut pada 24 Juli 2025.
“Karena baru dicabut izin usahanya, minggu ini akan dibayar tahap pertama uang penjaminan simpanannya yang tercatat sekitar Rp 30 miliar,” sebut Purbaya.
Purbaya menyebutkan kejatuhan dari BPR terbaru di Malang memiliki indikasi keterlibatan dalam aktivitas politik.
“Ini menarik, ini sepertinya jatuh karena terlibat aktivitas politik tapi belum ditangkap, kita akan proses siapapun yang terlibat secara hukum,” terang Purbaya.
Sebagai informasi, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Malang yang jatuh pekan lalu menambah total BPR yang tutup di Indonesia. Bank itu adalah BPR Dwicahaya Nusaperkasa, yang beralamat di Jalan Sukarno Nomor 199, Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
(fsd/fsd)
Next Article
LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah PT BPRS Gebu Prima
