Jakarta, CNBC Indonesia – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat 1,37% atau naik 106,16 poin ke level 7.854,06. Sebanyak 405 saham naik, 251 turun, dan 149 tidak bergerak.
Nilai transaksi hari ini mencapai Rp 17,84 triliun. Sebanyak 32,88 miliar saham berpindah tangan dalam 1,85 juta kali transaksi.
Nyaris seluruh sektor perdagangan bergerak di zona hijau, dengan sektor energi, finansial dan barang baku membukukan penguatan terbesar. Sementara itu, hanya sektor industri yang tercatat mengalami koreksi.
Emiten batu bara Sinar Mas (DSSA) menjadi penopang utama pergerakan IHSG dengan sumbangsih 23,38 indeks poin. Selanjutnya ada emiten bank BUMN, Bank Rakyat Indonesia (BBRI), menguat 2,45% ke Rp 4.180 per saham dengan kontribusi 16,48 indeks poin.
Saham-saham lain yang ikut menjadi penggerak IHSG hari ini termasuk ASII, BBCA dan AMMN.
Adapun pada akhir pekan ini, Jumat (12/9/2025) tidak terlalu banyak sentimen data ekonomi, tetapi nampaknya akan lebih menyoroti respon dari hasil inflasi Amerika Serikat (AS) periode Agustus yang sudah rilis semalam, ditambah update terbaru soal pasar tenaga kerja, terkhusus klaim pengangguran.
Sementara itu, dari dalam negeri ada sorotan terbaru soal aturan reformasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 35 Tahun 2025 yang mengatur tentang ketentuan serta tata cara sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).
Agus menegaskan, terbitnya aturan ini merupakan bagian dari langkah deregulasi yang dilakukan Kemenperin untuk memperkuat sektor ekonomi nasional. Ia juga menyebut, Permenperin 35/2025 selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, dana pemerintah senilai Rp 200 triliun akan mengalir ke enam bank milik pemerintah hari ini.
Menteri Keuangan PurbayaYudhi Sadewa memastikan, telah berbicara dengan pihak perbankan untuk tidak menggunakan dana kas negara tersebut untuk membeli surat berharga, seperti SBN ataupun SRBI.
Dana kas negara yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di BI itu memang ditujukan untuk mempertebal likuiditas perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan peredaran uang primer atau M0.
Oleh sebab itu, ia menekankan, dana itu harus terus disalurkan untuk menggerakkan perekonomian ke depannya, seperti dengan penyaluran kredit atau pembiayaan.
“Kalau ditaruh di brankas, rugi dia. Misalnya enggak ditaruh di BI lagi ya, Rugi dia kan? Dia akan terpaksa menyalurkan dalam bentuk kredit,” ucap Purbaya.
(fsd/fsd)
Next Article
IHSG Menguat Ditopang Kinerja Saham Emiten Perbankan
