Jakarta, CNBC Indonesia – BP BUMN memastikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak menguasai barang komoditas dalam proses ekspor sumber daya alam strategis.
Ekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, hingga ferro alloy memang diatur satu pintu melalui PT DSI, namun peran BUMN tersebut sebatas melakukan verifikasi proses ekspor.
“DSI tidak menguasai komoditasnya, tidak menguasai barangnya, verifikasi saja bagaimana proses dari kontrak dan lain lainnya itu nanti satu pintu saja lewat DSI,” ujar Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf, saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta pada Selasa (3/11/2026).
Dirinya juga mengatakan proses data-data terkait ekspor tiga komoditas SDA strategis satu pintu melalui PT DSI juga akan terintegrasi dengan sistem Customs Excise Information System and Automation (CEISA) milik DJBC.
“Nanti integrasi datanya DSI dengan bea cukai khusus untuk tiga komoditas itu,” imbuhnya.
Saat ini pemerintah terus melakukan evaluasi kesiapan skema ekspor satu pintu yang dilakukan melalui PT DSI mulai 1 Januari 2027.
Terbaru, sejumlah menteri dan lembaga terkait melakukan rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Selasa (3/11/2026).
Rakortas tersebut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf, dan Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Oza Olavia.
Mendag Budi Santoso atau akrab disapa Busan menjelaskan rakortas tadi membahas lebih lanjut kesiapan masa transisi penerapan ekspor SDA satu pintu hingga 31 Desember 2026.
“Nanti sesuai PP ya, per tanggal 1 Januari, itu kan sudah jalan DSI. Jadi ini kan masa transisi. Sekarang masa transisi sampai 31 Desember, jadi evaluasi, evaluasi kesiapan dan sebagainya. Nanti rapat lagi,” ucap Busan kepada awak media.
Rapat evaluasi tersebut, ujarnya untuk memastikan masa transisi berjalan mulus hingga saat implementasinya dapat berjalan sesuai ekspektasi.
(arj/arj)
