Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO) mengatakan pentingnya melibatkan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memonitor transaksi aset kripto, guna mencegah tindakan pencucian uang dan aksi terorisme.
Lantas, Ketua Umum ASPAKRINDO, Robby Bun mengatakan penting bagi Organisasi Pengatur Mandiri atau Self Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari bursa, kliring, kustodi, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam membangun hubungan yang baik dengan para aparat penegak hukum.
“Kemudian koordinasi antar lembaga, sehingga tidak miskomunikasi bagaimana dengan hubungan kerja sama aparat penegak hukum. Di situ ada Kejaksaan Agung, ada PPATK terkait monitoring transaksi dalam hal pencucian uang ataupun terkait dengan teroris dan lembaga-lembaga lainnya,” ujar Robby di acara Coffee Morning CNBC Indonesia dengan tema “Catching a New Dawn: A Big Opportunity in Crypto Investment” Rabu, (30/7/2025).
Dengan begitu, ia mengatakan semua lembaga terkait dapat saling terkoneksi. Sehingga ketika terjadi masalah yang timbul, semua pihak dapat segera sigap melakukan tindak lanjut.
“Ketika ada sebuah masalah yang timbul alarmnya itu bunyinya banyak, misalnya dari ada sebuah tindakan kejahatan nih dari kepolisian bunyi. Kalau koneksinya tertutup, maka mungkin OJK tidak dapat info atau bursa,” ucap Robby.
Ia melanjutkan, dengan adanya kolaborasi antar lembaga ini, ketika satu instansi tersentuh maka semua akan terhubung dan saling mengingatkan.
“Sehingga perlindungan terhadap seluruh pengguna yang ada di Indonesia menjadi jauh lebih aman,” imbuh Robby.
(fsd/fsd)
Next Article
Bos COIN Ungkap Alasan IPO di Tengah Ketidakstabilan Ekonomi
