Jakarta, CNBC Indonesia – Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria memastikan kredit yang disalurkan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), tidak akan berujung menjadi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).
Pasalnya, menurut Dony, pembiayaan tersebut mendapat jaminan langsung dari negara. Dony menegaskan, bank BUMN sejatinya tidak membiayai program pemerintah secara langsung. Penyaluran dana tetap dilakukan melalui mekanisme bisnis yang lazim di perbankan dengan prinsip business to business (B2B) dan analisis kredit sebagaimana mestinya.
“Sebetulnya kita tidak mendanai program pemerintah. Jadi harus dibedakan ya. Himbara tidak mendanai program pemerintah, tetapi polanya kan B2B. Kita hanya memberikan kalau itu kredit, ya sesuai dengan kredit yang normal aja,” kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam (7/9/2026).
Ia mencontohkan skema pembiayaan yang diberikan kepada Agrinas Pangan. Menurutnya, perusahaan tersebut meminjam dana dari bank BUMN, namun fasilitas kreditnya memperoleh jaminan dari pemerintah sehingga risikonya sangat rendah bagi perbankan.
“Misalnya Agrinas Pangan, minjam uang ke BRI, pinjamannya dijamin negara. Aman nggak? Aman kan. Ya sudah. Jadi nggak ada masalah, karena kan pinjaman apalagi yang lebih bagus jaminannya daripada negara,” kata Dony.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pihak terkait potensi meningkatnya risiko kredit macet di bank-bank Himbara akibat banyaknya penugasan untuk mendukung program strategis pemerintah.
Menurut Dony, keberadaan jaminan negara justru membuat kualitas kredit tersebut lebih terjaga dibandingkan pembiayaan komersial biasa. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan bagi perbankan untuk mengkhawatirkan risiko gagal bayar dari program-program yang memperoleh dukungan penuh pemerintah.
“Enggak, kredit yang paling secure itu kredit dijamin oleh negara kan? Jadi enggak mungkin macet kan? Dijamin oleh negara. Jadi kalau di sisi bank, ya enggak mungkin macet orang dijamin negara,” tegasnya.
Sebelumnya, program KDMP menjadi sorotan karena melibatkan pembiayaan dalam jumlah besar dari perbankan nasional. Namun pemerintah telah menegaskan bahwa skema pembiayaan program strategis tersebut dirancang agar tidak membebani kesehatan perbankan, termasuk melalui dukungan dan jaminan negara terhadap kewajiban yang timbul.
(haa/haa)
