Daftar Isi
Jakarta, CNBC Indonesia-Pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada akhir pekan lalu menjadi sorotan. Sambil makan siang dengan menu bebek goreng, banyak bahasan penting terjadi.
Pertemuan berlangsung di kantor BI, sekitar pukul 12.30 WIB pada Jumat (26/9/2025). Ini merupakan pertemuan pertama sejak Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan. Penting untuk dilakukan mengingat banyak rumor negatif tentang hubungan kedua tokoh ini.
Apa saja yang menjadi pembahasan?
1. Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Saat menjabat Menteri Keuangan, Purbaya langsung hadir dengan kebijakan pemindahan dana pemerintah dari BI menuju perbankan sebesar Rp200 triliun. Tujuannya untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar perekonomian kembali bangkit.
Beberapa pihak menyebut langkah Purbaya sebenarnya mengarah kepada moneter. Ini cukup hangat sebab sebelumnya tidak ada pembicaraan dengan BI.
“Kita diskusi sedikit lah tentang sinkronisasi kebijakan. Jadi kebijakan saya dengan Bank Sentral itu sinkron, nggak ada yang beda sebetulnya. Cuma kan kadang-kadang di luar tanggapannya kami dengan BI seolah-olah berlawanan,” kata Purbaya selepas pertemuan.
“Enggak, kami sinkron selaras harmoni lah. Apalagi tadi dia ngasih makan bebek goreng yang enak banget. Terpaksa saya sama dengan dia pandangannya ke depan.”
2. Bunga Deposito Valas Bank Himbara Naik
Purbaya membantah telah memerintahkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menaikkan bunga deposito valuta asing (valas) menjadi 4% secara serentak pada November 2025. Begitu juga Bank Indonesia.
Purbaya menduga perbankan salah memaknai rencana pemerintah untuk menarik dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Rencana tersebut memang sudah dibahas dalam rapat kebinet terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, namun masih perlu dikaji lebih lanjut.
“Kebijakan ini belum sampai ke KSSK, di Kantor Presiden pun belum selesai analisanya. Jadi ini mungkin sebagian offside dapat bocoran dari mana hingga melakukan hal itu,” terangnya.
KSSK yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta LPS harus menghitung dampak kebijakan secara lebih detil baik secara jangka pendek maupun menengah panjang.
“Saya diskusi dengan Gubernur BI juga tadi, Anda pernah dengar? Nggak juga. Jadi mungkin itu inisiatif beberapa pemimpin bank,” kata Purbaya.
3. Rupiah Anjlok
Situasi rupiah yang anjlok terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga turut menjadi pembahasan antara kedua tokoh tersebut.
Sepanjang pekan ini, rupiah melemah 0,84% secara point-to-point dengan sang greenback. Sejatinya, rupiah sudah mulai melemah sejak perdagangan Senin awal pekan ini. Namun di perdagangan Kamis lalu, pertama kalinya sejak April 2025, rupiah melemah ke level psikologis Rp 16.700/US$.
“Ini kan hanya jangka pendek saja ya. Saya pikir karena ada kesalahpahaman pasar terhadap kebijakan yang katanya saya nentuin,” ujarnya.
Kebijakan yang dimaksud adalah bunga deposito valuta asing (valas) menjadi 4% secara serentak pada November 2025. “Jadi saya pikir sekarang mungkin klarifikasi bahwa itu bukan kebijakan kami,” tegasnya.
Menurut Purbaya, BI sudah menjalankan tugasnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Rupiah diperkirakan akan kembali kuat beberapa waktu ke depan.
“Jadi dengan Pak Perry yang ngomong ya, Pak Perry jalan kebijakan biasa seperti sesuai dengan wewenangnya, saya menjaga kebijakan sesuai dengan wewenangnya.”
4. Revisi UU P2SK
Purbaya membantah revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) akan membuat Bank Indonesia (BI) kehilangan independensi.
“Bank sentral akan fokus pada kegiatan sesuai dengan kewenangannya.
Kami juga akan sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan kami, sesuai dengan undang-undang,” ungkap Purbaya.
Hal ini juga menjadi kesepakatan antara Purbaya dan Gubernur BI Perry Warjiyo saat makan siang akhir pekan lalu.
“Fiskal-fiskal, moneter-moneter, kita akan fokus ke kebijakan kita masing-masing yang jelas tujuannya sama. Ya, menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat dan membuat kita semua makmur. Masyarakat akan makmur,” jelasnya.
Menurut Purbaya, penting sinergi dilakukan oleh dua institusi ini karena peran yang besar dalam mendorong perekonomian. Kebijakan fiskal tidak akan efektif ketika moneter tidak sejalan, begitu juga sebaliknya.
“Kalau kita lihat kan, kemarin-kemarin kan tumbuhnya agak lambat. Kadang-kadang yang rem pemerintah, kadang-kadang bank sentral. Sekarang udah satu pikiran, kita ingin memajukan ekonomi bareng-bareng,” terangnya.
(arj/mij)
Next Article
BI Sentil ‘Bank Nakal’ yang Main-Main dengan Bunga Deposito
