Jakarta, CNBC Indonesia – Program penyediaan IT untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang diinisiasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum berjalan. Sebelumnya, LPS telah merencanakan pilot project dari program itu akan dimulai bulan Agustus, dengan dua BPR yang berasal dari wilayah Jabodetabek sebagai peserta.
Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya masih menantikan hasil diskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, untuk keberlanjutan program tersebut.
“Kami masih menunggu hasil diskusi dengan OJK, dan nanti dengan DPR seperti apa, apakah LPS boleh masuk atau nggak,” ujarnya selepas Konferensi Pers Penetapan TBP LPS, di Kantor Pusat LPS, Pacific Century Place, Selasa (26/8/2025).
Purbaya melanjutkan, LPS sudah menganggarkan Rp160 miliar untuk menjalankan program itu sepanjang tahun ini. Sebagian dari alokasi tersebut sudah dibelanjakan.
“Belum semuanya dibelanjakan, baru sedikit. Karena masih menunggu sinyal tadi, masih diskusi terus,” imbuh Purbaya.
Ia mengatakan LPS sudah siap untuk memulai program IT BPR, tetapi terkendala dengan persoalan apakah proyek tersebut melebihi wewenangnya atau tidak.
“Jadi saya udah pernah ditanya ke Komisi XI, saya minta pandangan mereka, kalau boleh, saya akan langsung jalan. Kalau nggak boleh, saya langsung berhentikan. Sampai sekarang belum dapet jawaban yang clear. Mungkin nggak segampang itu mecahinnya,” tutur Purbaya.
Ia mengatakan LPS masih terus berdiskusi dengan OJK terkait hal ini.
“Basically, kita masih diskusi dengan mereka. Sayang duitnya nggak dipakai,” ucap Purbaya sambil tertawa.
Terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae membenarkan bahwa pihaknya terus berdialog mengenai pelaksanaan program tersebut dengn LPS.
“Diskusi terus sih,” kata Dian saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (27/8/2025). Ia menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai bagus jika program itu bisa mulai dijalankan. Tetapi, pembahasannya masih dilakukan di luar rapat kerja.
“Ide soal IT yang diprakarsai oleh LPS sebagai program kerja itu sangat bagus. Dalam forum resmi di rapat kerja belum dibicarakan, tapi dalam beberapa forum di luar rapat kerja sudah menjadi diskusi yang sangat dalam,” kata Misbakhun saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (27/8/2025).
Ia melanjutkan, soal kewenangan LPS akan dibicarakan dalam forum politik.
“Sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran OJK, dan LPS sampai pada batas mana bisa memberikan dukungan teknis dan anggarannya terkait IT untuk BPR yang terintegrasi sistemnya,” terang Misbakhun.
Sebelumnya, Purbaya mengatakan program ini menjadi upaya LPS dengan menggandeng OJK dalam menyediakan IT, serta perbaikan manajemen untuk BPR. Dengan demikian, BPR dapat lebih bersaing di industri yang semakin serba digital.
(fsd/fsd)
Next Article
LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah PT BPRS Gebu Prima
