Jakarta, CNBC Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan tegas kepada oknum-oknum yang melakukan manipulasi di pasar modal Indonesia. OJK meminta praktik manipulasi saham, coordinated trading, hingga wash trading tidak kembali terjadi karena berpotensi merugikan pasar modal dan kepercayaan investor.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, koreksi yang terjadi di pasar modal Indonesia perlu dilihat sebagai konsekuensi dari proses reformasi yang sedang dijalankan. Menurutnya, secara fundamental kondisi Indonesia maupun perusahaan-perusahaan di dalam negeri tetap perlu dilihat dengan mempertimbangkan berbagai perbaikan yang tengah dilakukan.
Dia menjelaskan, reformasi tersebut juga berkaitan dengan pembenahan saham-saham yang masuk kategori high shareholding concentration (HSC) dan persoalan manipulasi perdagangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. OJK berharap praktik manipulasi saham, transaksi terkoordinasi, dan wash trading tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
“Jadi, harapan kita, ayo semua sadar, bahwa apa yang dilakukan ini sangat costly, sangat merugikan pasar modal kita. 33 juta investor retail itu mempercayai pasar modal kita. Jadi, tolong oknum-oknum itu berhenti deh, jangan main-main,” ujar Friderica kepada wartawan usai IAI-ISRF ke APAFest, di Jakarta, Selasa, (10/11/2026).
Lebih lanjut, Friderica menegaskan bahwa agenda reformasi pasar modal Indonesia tidak semata-mata dilakukan karena adanya masukan dari penyedia indeks global atau Global Index Provider, seperti MSCI. Menurutnya, masukan tersebut justru menjadi hal positif yang dapat mendorong perbaikan pasar modal Indonesia secara berkelanjutan.
OJK pun terus melakukan koordinasi dengan penyedia indeks global melalui tim Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menindaklanjuti berbagai masukan tersebut. Upaya ini menjadi bagian dari pembenahan pasar modal agar semakin transparan dan memenuhi standar yang diharapkan investor global.
Saat ditanya mengenai keyakinannya bahwa Indonesia tidak akan masuk kategori stand-alone market, Friderica menyatakan OJK akan terus mengupayakan hal tersebut. Namun, dia belum dapat memastikan hasil akhirnya.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengungkapkan, OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi administratif atas kasus-kasus di sektor pasar modal sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Total denda yang dikenakan mencapai Rp2,23 triliun kepada 169 pihak.
Selain sanksi denda, OJK juga menjatuhkan enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, serta lima perintah tertulis. Sanksi tersebut merupakan bagian dari langkah pengawasan dan penegakan ketentuan di sektor pasar modal.
“Secara YTD per Oktober 2026, OJK memberikan sanksi administrasi atas kasus PMDK terdiri dari sanksi denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, dan lima perintah tertulis,” ujar Hasan dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/11/2026).
(Mentari Puspadini/asr)
