Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia mengungkap sebuah fakta mengejutkan mengenai potensi ekonomi nasional. Ribuan ton emas milik masyarakat saat ini terpantau masih “menganggur” alias bersemayam di bawah bantal dan belum masuk ke dalam sistem keuangan resmi negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa saat lalu membeberkan bahwa total emas yang disimpan secara pribadi oleh masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai 1.800 ton.
Bila dikalkulasikan, tumpukan emas rumahan tersebut memiliki nilai yang fantastis, yakni menyentuh US$252 miliar. Jika dikonversi menggunakan kurs saat ini di level Rp17.880/US$, nilainya sekitar Rp4.505 triliun.
“Emas yang ada di bawah bantal, itu ada 1.800 ton. Nah, kalau 1.800 ton, itu nilainya juga luar biasa, US$252 miliar,” ujar Airlangga dalam acara Peluncuran Indonesia Bullion Market Association di Monas Grand Ballroom BSI Tower, Jakarta, pada akhir Agustus lalu.
Bisa Masuk Jajaran Raksasa Emas Dunia
Airlangga menilai, jika ribuan ton emas tersebut berhasil ditarik dan diintegrasikan ke dalam sistem keuangan domestik, cadangan emas Indonesia akan langsung melesat dan masuk dalam jajaran yang terbesar di kancah global.
Sebagai perbandingan, Amerika Serikat saat ini tercatat memiliki cadangan stok emas terbesar di dunia sebanyak 8.133 ton, disusul oleh China sebanyak 2.331 ton.
“Kalau Indonesia 1.800 [ton], itu udah langsung di bawah mereka semua. Nah, ini sebuah pertumbuhan yang luar biasa kalau itu bisa kita lakukan,” tegas Airlangga.
Melihat potensi besar yang masih tertidur ini, pemerintah mendorong lembaga keuangan untuk memutar otak. Airlangga secara khusus meminta dua lembaga jasa keuangan yang telah mengantongi layanan bullion (bank emas), yakni PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI), agar dapat menciptakan instrumen yang mampu membangun kepercayaan masyarakat agar mau menitipkan aset emas mereka.
Saat ini, PT Pegadaian tercatat baru mengelola sekitar 153 ton stok emas milik masyarakat, sementara BSI mengelola sekitar 20 ton.
Oleh karena itu, pemerintah menargetkan setidaknya sebagian kecil dari harta karun “di bawah bantal” tersebut dapat beralih ke sistem perbankan formal.
“Jadi bagaimana tugasnya dari Pegadaian maupun BSI, yang US$252 miliar ini mungkin 20%-nya saja pindah dari ditaruh di bawah bantal, ditaruh ke instrumen keuangan ataupun instrumen perbankan syariah maupun Pegadaian,” pungkas Airlangga.
(fab/fab)
