Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat ekonomi pemerintah untuk membahas perkembangan ekonomi dan keuangan nasional serta sinkronisasi kebijakan antarlembaga.
Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9/2026), dan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.
Dasco mengatakan koordinasi diperlukan agar kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga investasi negara dapat berjalan dalam arah yang saling mendukung.
Namun, dia menegaskan pertemuan tersebut bukan untuk menyatukan kewenangan masing-masing lembaga.
“Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Dasco dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).
Menurut Dasco, komunikasi yang kuat antarlembaga diperlukan agar setiap institusi dapat memahami kebijakan sekaligus tantangan yang dihadapi lembaga lain.
Dengan komunikasi tersebut, kebijakan di satu sektor diharapkan dapat berjalan selaras dengan kebijakan di sektor lainnya.
“Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.
Pertemuan juga menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai perkembangan ekonomi terkini, pelaksanaan kebijakan strategis, serta berbagai isu yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
Dasco menekankan pentingnya menjaga efektivitas sekaligus akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap kebijakan.
Koordinasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keselarasan langkah tanpa mengurangi independensi maupun tanggung jawab masing-masing institusi.
DPR menilai komunikasi yang terjaga diperlukan agar kebijakan strategis dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari fungsi kelembagaan DPR dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas lembaga terkait isu-isu strategis perekonomian nasional.
(haa/haa)
