Jakarta, CNBC Indonesia – PLN Group resmi menjalin lima kolaborasi strategis dengan estimasi nilai hingga Rp3,3 triliun dalam gelaran Electricity Connect 2026. Kesepakatan ini menjadi langkah nyata PLN dalam mempercepat peta jalan transisi energi bersih sekaligus mewujudkan swasembada energi nasional.
Kolaborasi strategis ini terdiri dari inisiatif dedieselisasi terintegrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) & Battery Energy Storage System (BESS) Hibrida di wilayah terisolasi, modernisasi Gardu Induk Tegangan Tinggi berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penguatan rantai pasok & alih teknologi komponen kritis kelistrikan, pemeliharaan aset generator dan motor listrik, hingga ekspansi global layanan maintenance, repair, and overhaul (MRO) pembangkit di kawasan Asia-Pasifik.
Pada pembukaan agenda Electricity Connect 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengarahkan agar Indonesia tetap konsisten mencapai komitmen Net Zero Emissions (NZE) demi mewujudkan kedaulatan energi nasional.
“Presiden Prabowo memerintahkan kepada kita bahwa Indonesia tetap akan konsisten untuk memenuhi target Net Zero Emissions kita di 2050 sampai dengan 2060. Caranya apa? Di RUPTL kita dorong (sekitar) 70% ada energi baru terbarukan dan kita menambah 100 gigawatt (GW) PLTS,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Kamis (24/9/2026).
Dirinya merinci, program PLTS 100 GW membutuhkan total investasi sebesar Rp1.140 triliun. Program ini juga diproyeksikannya memberikan penghematan hingga Rp73,9 triliun per tahun. Selain itu, program ini diperkirakan mampu menyerap 5,518 juta tenaga kerja, menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 140,16 juta ton CO2, serta berpotensi menghasilkan nilai pasar karbon hingga Rp6,31 triliun.
Guna mengawal kedaulatan energi tersebut, Bahlil juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan ekosistem industri ketenagalistrikan agar potensi pasar yang besar ini memprioritaskan produk dalam negeri.
“Untuk bisa kita melakukan ini, maka harus ada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pengusaha. Dan kita mengharapkan, untuk memenuhi semua kebutuhan daripada proyek ini, kita akan memprioritaskan bahan-bahan produksi dari dalam negeri. Kalau di dalam negerinya tidak cukup kita juga akan membuka peluang untuk melakukan impor, tapi betul-betul selektif. Kita tidak ingin pasar dalam negeri diisi oleh produk-produk yang dari luar kemudian mematikan produk dalam negeri,” tegas Bahlil.
Senada, Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) sekaligus Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa kedaulatan energi Indonesia harus berdiri di atas sistem kelistrikan yang mencukupi, andal, terjangkau, dan semakin bersih untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan industri.
“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia harus mandiri energi. Pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi momentumnya, apalagi kebutuhan listrik terus naik karena hilirisasi, pusat data, digitalisasi, dan elektrifikasi. Karena itu kami membangun satu sistem yang utuh, percepatan PLTS 100 GW, dukungan BESS, Green Enabling Super Grid, dan digitalisasi end-to-end. Dari sistem yang kuat ini, ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia ditegakkan,” tegas Darmawan.
Darmawan memaparkan bahwa agenda Electricity Connect 2026 berperan sebagai ekosistem kolaboratif bagi Pemerintah dalam memberi arah kebijakan, PLN dalam menerjemahkan strategi, serta para mitra dan investor menyokong teknologi dan investasi yang menjanjikan.
“Indonesia memiliki sumber daya dan permintaan. Dunia memiliki teknologi, keahlian, dan modal. Forum ini mempertemukan kekuatan itu agar kerja sama langsung menjadi program yang nyata. Hari ini sudah ada wujudnya. Kolaborasi-kolaborasi strategis berhasil disepakati hingga mencapai Rp3,3 triliun,” ungkap Darmawan.
Darmawan menambahkan bahwa dampak dari ekosistem kolaborasi ini terukur langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
“Dari ekosistem ini lahir dampak yang terukur, investasi masuk, teknologi diadopsi, industri dalam negeri tumbuh, dan SDM semakin kuat. Ujungnya sesuai tujuan Bapak Presiden, lapangan kerja tercipta, kawasan bergerak, kemiskinan turun, dan kesejahteraan masyarakat lebih merata,” pungkas Darmawan.
(rah/rah)
