Jakarta, CNBC Indonesia – Saham emiten pengembang megaproyek Meikarta, PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) melejit usai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas pemanfaatan lahan Meikarta untuk pembangunan rumah susun subsidi pada hari Rabu (21/1/2026).
Berdasarkan pantauan dari data Stockbit, saham LPCK melesat 24,43% menyentuh batas auto reject atas (ARA) ke posisi 815 per saham pada perdagangan sesi I Kamis (22/1/2026). Total nilai transaksi mencapai Rp13,47 miliar dengan jumlah saham yang berpindah tangan sebanyak 17,3 juta saham dalam 2.850 transaksi.
Terpisah, LPCK juga barus aja memberi penjelasan terhadap pengembangan rumah susun subsidi di megaproyek tersebut. Corporate Secretary LPCK Peter Adrian mengatakan bahwa pihaknya senantiasa mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.
“Perseroan melakukan pengkajian lebih lanjut atas rencana Kementerian PKP tersebut dan memastikan bahwa penyediaan atau kerja sama akan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,” kata Peter dalam keterbukaan informasi yang menjawab permintaan Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Rabu (21/1/2026).
Ia menyatakan bahwa rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta sejalan dengan kerangka kebijakan dan program pemerintah, yang pelaksanaannya akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme perizinan yang berlaku. Peter mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya kewajiban hukum tertentu yang secara langsung menghalangi pelaksanaan rencana tersebut.
Kemudian, ia menyebut tidak terdapat aset proyek Meikarta yang pernah dan/atau sedang menjadi barang bukti maupun objek sitaan.
Lebih lanjut, Peter mengatakan LPCK tidak mengetahui informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.
“Sampai dengan surat ini disampaikan, manajemen Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan,” tuturnya.
(ayh/ayh)
