Jakarta, CNBC Indonesia — Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan menerapkan skema jemput bola untuk mempercepat penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban bencana alam di tiga provinsi di Sumatra.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengatakan langkah ini bertujuan agar warga terdampak tidak terbebani proses birokrasi administrasi dan penyalurannya tepat guna.
“Bank-bank Himbara selaku penyalur dana akan menjemput bola. Jadi, bukan masyarakat yang datang ke bank, melainkan bank yang mendatangi tiap dusun, kecamatan, desa, hingga titik pengungsian terpusat,” ujar Abdul Muhari dikutip keterangan resmi, Senin, (29/12/2025).
Saat ini, pemerintah tengah merekapitulasi dan menyesuaikan proporsi antara Hunian Sementara (Huntara), Hunian Tetap (Huntap), dan DTH berdasarkan tingkat kerusakan rumah serta pilihan warga di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh.
Abdul menegaskan, seluruh penerima DTH dan Huntara akan diverifikasi menggunakan data Dukcapil Kemendagri. Dengan demikian, kehilangan KTP atau KK tidak akan menjadi kendala. Proses verifikasi dilakukan bersama petugas tingkat RT, RW, hingga kecamatan untuk memudahkan administrasi.
“Warna penerima harus terverifikasi dengan data Dukcapil Kemendagri. Jika ada warga yang kehilangan KTP atau KK, hal itu bukan masalah karena data biometrik setiap warga negara sudah terekam (record) di Dukcapil,” tegasnya.
Menurutnya, tidak semua warga yang rumahnya rusak parah atau hanyut bersedia pindah ke hunian sementara. Sebagian warga lebih memilih menerima DTH untuk menumpang atau mengontrak di sekitar lokasi lama mereka.
Di Aceh, permintaan Huntara terbanyak tercatat di Aceh Tamiang, disusul Aceh Utara dan Aceh Timur. Pembangunan fisik Huntara sudah berjalan di Pidie dan Pidie Jaya. Sementara itu, di Aceh Tamiang, sebanyak 500 unit telah dibangun di lahan PTPN dan prosesnya terus berjalan.
Di Sumatera Utara, beberapa daerah memilih langsung membangun Huntap karena jumlah rumah rusak relatif sedikit dan warga masih bisa tinggal bersama kerabat. Wilayah Sibolga telah memulai pembangunan Huntap, sedangkan Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Langkat, dan Humbang Hasundutan masih dalam tahap administrasi dan persiapan lahan.
Untuk Sumatera Barat, jumlah Huntara yang ditetapkan masih bersifat dinamis. Pemerintah daerah dapat merevisi usulan sesuai perkembangan lapangan. Progres signifikan terlihat di Kabupaten Agam, di mana 117 unit Huntara ditargetkan rampung awal Januari sebagai percontohan percepatan pembangunan.
(mkh/mkh)
