Jakarta, CNBC Indonesia – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada November 2025 ini untuk pertama kalinya menghadirkan Wakil menteri keuangan Thomas Djiwandono.
Gubernur Bank Indonesia Perry menjelaskan, kehadiran Thomas dalam RDG kali ini merupakan undangan yang langsung disampaikan dewan gubernur BI kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya tidak bisa hadir dan dikuasakan ke Thomas. Ia beralasan, undangan ini disampaikan mempertimbangkan Pasal 43 ayat 1 huruf a Undang-Undang Bank Indonesia.
“Yang dapat dihadiri seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara,” tegas Perry.
Sesuai UU BI itu, Perry menegaskan, Dewan Gubernur juga memandang perlu untuk undang Wamenkeu untuk hadir dalam setiap rapat RDG bulanan ke depannya.
Tujuannya untuk perkuat koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah yang selama ini telah erat, semakin dipererat untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan bersama dorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Koordinasi kebijakan moneter BI dan fiskal pemerintah semakin penting mempertimbangkan ekonomi terkini yang hadapi ketidakpastian global,” paparnya.
“Ini yang juga membuat perlunya menjaga stabilitas makro ekonomi, sistem keuangan dan perlunya dorong pertumbuhan dari sisi permintaan ekonomi domestik,” tegas Perry.
(arj/mij)
Next Article
Perry Warjiyo Tegaskan BI Rate Bakal Turun Lagi!
