Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan gubernur Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan BI Rate ke level 5%. Penurunan sebesar 25 basis points ini merupakan hasil rapat dewan gubernur BI pada Agustus 2025.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, pemangkasan ini dilakukan mempertimbangkan tetap rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5±1%, terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian.
“Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan rendahnya prakiraan inflasi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah,” ucap Perry saat konferensi pers secara daring, Rabu (20/8/2025).
Perry menjelaskan, penurunan BI Rate kali ini yang turut diarahkan untuk perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan didasari atas pertimbangan masih besarnya tekanan ekonomi global akibat tingginya ketidakpastian di pasar keuangan dan aktivitas perdagangan global.
Ia mengatakan, perekonomian dunia melemah sejalan dengan meluasnya implementasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Sejak 7 Agustus 2025, tarif resiprokal AS meluas dari 44 negara menjadi 70 negara, dengan tarif kepada sebagian negara seperti India dan Swiss lebih tinggi dari pengumuman semula.
Implementasi tarif resiprokal AS tersebut menimbulkan risiko akan semakin melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2025 berpotensi lebih rendah dari prakiraan sebelumnya sekitar 3,0%.
Sementara itu, di dalam negeri, ia tegaskan trennya tengah mengalami penguatan pertumbuhan ekonomi, tercermin dari ekonomi triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 sebesar 4,87% (yoy).
Oleh karenanya, ia menegaskan, pada semester II-2025 tren laju pertumbuhan ekonomi yang membaik harus terus didorong. Perry memperkirakan, pertumbuhan ekonomi paruh kedua tahun ini akan membaik didorong oleh tetap positifnya kinerja ekspor dan meningkatnya permintaan domestik sejalan dengan ekspansi belanja Pemerintah.
“Dengan realisasi triwulan II 2025 tersebut, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diprakirakan akan berada di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4%,” papar Perry.
Dari sisi nilai tukar rupiah, Perry memastikan, trennya saat ini justru terus mengalami penguatan, mendukung terbuka lebarnya ruang kebijakan BI untuk memangkas suku bunga acuan.
Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada Agustus 2025 (hingga 19 Agustus 2025) menguat sebesar 1,29% (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2025, didukung konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan berlanjutnya aliran masuk modal asing, terutama ke instrumen SBN, serta meningkatnya konversi valas ke Rupiah oleh eksportir seiring penerapan penguatan kebijakan Pemerintah terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
“Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan stabil dengan kecenderungan menguat didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik,” papar Perry.
Di sisi lain, ia juga meyakini, neraca pembayaran Indonesia sampai akhir tahun juga akan tetap baik ditopang defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Terlahir, dari sisi inflasi per Juli 2025 ia anggap juga masih dalam level yang rendah, yakni 2,37% (yoy) ditopang inflasi inti dan administered prices (AP) yang menurun, serta inflasi volatile food (VF) yang terkendali.
Dengan berbagai catatan itu, Perry mengatakan, keputusan pemangkasan suku bunga acuan pada saat ini menjadi terbuka untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Ia pun memastikan, kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong kredit/pembiayaan, dan meningkatkan likuiditas perbankan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:
1. Penguatan strategi operasi moneter pro-market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas), serta mendorong aliran masuk modal asing, dengan:
– memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga melalui penyesuaian struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas, dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik;
– meningkatkan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara terukur dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder; dan
– memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar;
2. Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental melalui intervensi baik melalui transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik maupun transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas pasar keuangan;
3. Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)-(Lampiran);
4. Perluasan akseptasi digital melalui: (i) penguatan pemahaman pengguna dan merchant atas implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang untuk koridor Indonesia Outbound, (ii) pengembangan QRIS Antarnegara Indonesia-Jepang untuk koridor Indonesia Inbound dan persiapan implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok, serta (iii) memperluas implementasi QRIS Tanpa Pindai (TAP) melalui upaya peningkatan adopsi digital di berbagai sektor dan wilayah; dan
5. Penguatan dan perluasan kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk dengan memperkuat konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
(haa/haa)
Next Article
Lengkap! Keputusan Dewan Gubernur BI Tahan BI Rate 5,50%
