Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menemukan belum optimalnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini terhadap peningkatan pendapatan kelas pekerja.
Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, selama tujuh tahun terakhir, atau tepatnya periode 2017-2024, saat perekonomian Indonesia rata-rata per tahunnya di kisaran 5%, di luar periode krisis akibat Covid 19, laju pertumbuhan pendapatan atau gaji riil rata-rata per tahun hanya 0,6%.
“2017-2024 kita most likely masih tumbuh 5% exclude Covid-19, tapi real wage tumbuhnya hanya 1%,” kata Riefky dalam Podcast LPEM FEB UI, seperti dikutip Kamis (14/8/2025).
Riefky mengatakan, kondisi itu menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi selama periode itu tidak dinikmati para kelas pekerja yang pendapatannya hanya mengandalkan upah atau gaji, melainkan mayoritas dinikmati para pemilik modal.
“Jadi kalau growth 5%, berarti kan larinya ke capital owner. Ini juga menjadi highlight dari pertumbuhan 5% selama ini, siapa yang merasakan dan menikmatinya,” paparnya.
Rendahnya laju pertumbuhan rata-rata gaji riil per tahun pada periode itu dibanding pertumbuhan ekonomi rata-rata ini kata Riefky berkebalikan dari periode 2008-2016. Saat itu, laju pertumbuhan gaji riil rata-rata kelas pekerja mampu lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi saat itu, yakni 6,3% dari 5,6%.
Semakin tertekannya pendapatan riil kelas pekerja ini sebetulnya telah diidentifikasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pada 2024. Saat itu, Bappenas tengah mengungkap hasil identifikasi anjloknya kemampuan belanja masyarakat, yang tercermin dari merosotnya proporsi disposable income terhadap produk domestik bruto (PDB).
Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan yang saat itu masih menjabat sebagai Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas mengatakan proporsi disposable income terhadap PDB per kapita per 2023 tersisa 72,7%, konsisten merosot sejak 2020 di angka 75,3%.
Ia menjelaskan, disposable income ini menggambarkan nilai maksimum pendapatan masyarakat yang tersedia (setelah dikurangi pajak) yang dapat digunakan untuk konsumsi. Artinya dari total nilai PDB per kapita, hanya 72,7% pada 2023 yang dapat digunakan untuk konsumsi.
“Proporsi disposable income pada 2023 kita lihat ada di angka 72,7%,” kata Scenaider saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Di sisi lain, ia melanjutkan, rata-rata upah buruh untuk sektor yang banyak menyerap tenaga kerja masih di bawah rata-rata upah buruh nasional sebesar Rp 3,04 juta berdasarkan data Sakernas Februari 2024 yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS).
Sektor yang membayarkan upah di bawah rata-rata nasional itu di antaranya industri pengolahan sebesar Rp 3,03 juta, konstruksi Rp 2,95 juta, pendidikan Rp 2,84 juta, pengadaan air Rp 2,69 juta, perdagangan Rp 2,54 juta, pertanian Rp 2,24 juta, akomodasi dan makanan minuman Rp 2,24 juta dan, aktivitas jasa lainnya Rp 1,74 juta.
Sementara itu, sektor yang tidak dikategorikan sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja besar, seperti aktivitas keuangan dan asuransi rata-rata upah buruhnya Rp 5,15 juta, dan pertambangan Rp 4,94 juta.
Sektor pengadaan listrik dan gas juga senilai Rp 4,85 juta, informasi dan komunikasi sebesar Rp 4,74 juta, real estat sebesar Rp 4,31 juta, aktivitas profesional di kisaran Rp 3,73 juta, administrasi pemerintahan Rp 3,67 juta, pengangkutan Rp 3,63 juta, dan aktivitas kesehatan Rp 3,35 juta.
“Kami juga identifikasi ada sektor yang serap tenaga kerja besar tapi memberikan upah di bawah rata-rata nasional,” tutur Scenaider.
(arj/mij)
Next Article
Video: Dunia Gonjang-Ganjing Akibat Perang Tarif Trump
