Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana menaikkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 menjadi Rp325 triliun dari sebelumnya Rp295 triliun. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan keringanan bunga KUR hingga 0% bagi debitur yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2027.
Kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas peningkatan target penyaluran KUR seiring tingginya kebutuhan pembiayaan pelaku usaha. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp271,3 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 4,2 juta debitur.
Sementara itu, total realisasi seluruh Kredit Program pemerintah telah mencapai Rp300,8 triliun atau 89,2% dari plafon yang didistribusikan sebesar Rp337,4 triliun.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha agar mampu meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, dan mengembangkan skala bisnis.
“Kredit Program merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Antusiasme masyarakat terhadap KUR terus meningkat. Karena itu, Pemerintah terus memperluas ruang pembiayaan sesuai kebutuhan sektoral sebagai dukungan kepada program prioritas Presiden, baik tahun ini maupun tahun depan. Kami berharap semakin banyak usaha rakyat yang tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan naik kelas,” ujar Airlangga.
Selain meningkatkan target penyaluran, pemerintah juga memberikan perhatian kepada debitur KUR yang terdampak gempa di NTT.
Komite Kebijakan menyepakati pemberian relaksasi berupa restrukturisasi kredit melalui masa tenggang dan/atau perpanjangan tenor pinjaman. Kebijakan ini dapat mulai diterapkan pada tahun ini dengan memanfaatkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membuka ruang restrukturisasi hingga tiga tahun di wilayah terdampak bencana.
Tak hanya restrukturisasi, pemerintah juga menyiapkan keringanan suku bunga atau marjin KUR bagi debitur terdampak gempa.
Bunga KUR akan diringankan menjadi 0% pada 2027 dan 3% pada 2028. Kebijakan tersebut akan didukung oleh pagu subsidi bunga atau subsidi marjin reguler.
Ketentuan lebih lanjut mengenai relaksasi tersebut akan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan.
Target KUR 2027 Rp325 Triliun
Untuk tahun depan, pemerintah telah menetapkan target penyaluran Kredit Program sebesar Rp386,9 triliun. Dari jumlah tersebut, KUR kembali mendapatkan porsi terbesar dengan target Rp325 triliun.
Selain KUR, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan untuk memperkuat sektor produktif.
Salah satunya Kredit Usaha Pertanian (KUP) dengan target penyaluran Rp1,3 triliun, yang terdiri dari KUP Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) sebesar Rp300 miliar dan KUP Peternakan sebesar Rp1 triliun.
KUP merupakan pengembangan dari Kredit Alsintan dengan cakupan pembiayaan yang diperluas hingga sektor peternakan.
Adapun target penyaluran program lainnya pada 2027 meliputi Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp600 miliar, Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp30 triliun, serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) sebesar Rp30 triliun.
Pemerintah juga akan mengevaluasi target penyaluran Kredit Program setiap kuartal untuk mengoptimalkan pembiayaan sesuai kebutuhan sektor usaha.
Sementara itu, realisasi sejumlah program pembiayaan hingga 31 Oktober 2026 menunjukkan penyaluran KPP telah mencapai Rp29,2 triliun kepada hampir 120 ribu debitur. Kredit Alsintan mencapai Rp197,8 miliar kepada 285 debitur, sedangkan KIPK telah mencapai Rp146 miliar kepada 63 debitur.
Pemerintah juga tengah membahas pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai salah satu dukungan untuk memperluas akses KUR, serta pembiayaan bagi nelayan.
Airlangga menegaskan pemerintah akan terus memperkuat dukungan fiskal dan tata kelola penyaluran Kredit Program, termasuk penyelesaian pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) KUR Generasi I.
Pemerintah menyiapkan penyesuaian pagu anggaran subsidi untuk membayar tagihan IJP yang telah selesai diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara tagihan yang masih dalam proses verifikasi akan diperhitungkan dalam anggaran 2027.
“Negara hadir bukan hanya dengan membuka akses permodalan, tetapi juga memastikan setiap rupiah subsidi sampai kepada pihak yang berhak. Pemerintah berkomitmen menunaikan kewajibannya, disertai pengawasan yang terus diperkuat agar Kredit Program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Airlangga.
(haa/haa)
