Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi, Ismail mengakui bahwa hampir setiap negara saat ini khawatir kalau negaranya hanya menjadi pasar, terkait perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI, termasuk juga Indonesia.
“Dan kejadian yang begini bukan pertama kali. Ini kondisi yang berkali-kali berulang di banyak sektor. Terutama kalau sudah applied terhadap teknologi. Itu isu besar kita ya, karena ketika kita applied atau sesuatu hype, trend dan sebagainya berkaitan dengan teknologi, Indonesia ini market yang sangat empuk,” ujarnya dalam Coffee Morning Selasa (3/11/2026).
Apalagi lanjutnya, masyarakat Indonesia sangat fear of missing out (FOMO). Sehingga tidak heran jika saat ini Indonesia menjadi salah satu negara terbesar di Asia yang adopsi AI.
“Jadi semua anak muda kita ya senang aja pakai AI di semua sektor. Itu memang culture kita. Tapi kalau kemudian kita hanya jadi pasar, kita khawatir dong. Negara sebesar ini, penduduk segini, 230 juta internet users yang luar biasa banyaknya tapi kok kita nggak bisa do something,” pungkasnya.
Melihat hal itu ia menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah maupun swasta untuk mendorong agar Indonesia ke depan tidak hanya menjadi pasar saja.
Salah satunya dengan membangun kedaulatan digital lewat penguatan infrastruktur hingga pengelolaan data. Langkah ini penting dilakukan agar ke depan Indonesia bisa memiliki daya saing yang kuat dibanding negara-negara lain.
“Ini tidak bisa government sendiri, kita harus berbagi peran. Kami di government akan menguatkan policy, regulasi dan sebagainya untuk memperkuat tentang hak kita itu tadi, property-property kita (data). Ini memang tugas pemerintah, jelas itu, nggak bisa diwakilin. Tapi untuk urusan layer kompetensi (komputasi cloud, aplikasi) ini nggak bisa government harus do bersama-sama. Nah disitulah baru kita bisa terhindar dari hanya sebagai istilahnya sebagai pasar,” terangnya.
(dpu/dpu)
