Jakarta, CNBC Indonesia – Emiten plastik hilir menghadapi tekanan berlapis di tengah kenaikan beban pokok penjualan dan utang jangka pendek. Relaksasi bea masuk impor bahan baku yang rencananya ditetapkan pemerintah sebesar 0% hingga kini belum terealisasi dan akan berdampak pada tingginya beban perusahaan tahun ini.
Berdasarkan laporan keuangan semester I-2026, sejumlah emiten yang bergerak di sektor industri plastik hilir mencatatkan Cost of Goods Sales (COGS) dan liabilitas jangka pendek terutama utang bank yang meningkat dibandingkan tahun lalu. Faktor tersebut dapat menggerus laba emiten dan kemampuannya membayar dividen untuk tahun buku 2026.
Sebagian emiten masih mencatat pertumbuhan laba pada pengungkapan laporan keuangan terakhirnya seperti PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID), PT Primadaya Plastisindo Tbk (PDPP) dan PT Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI) yang semula rugi menjadi untung, namun PT Asiaplast Industries Tbk (APLI) dan PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) masing-masing mencatat penurunan laba.
Di sisi lain, seluruh emiten tersebut tercatat mengalami kenaikan COGS mulai dari 12% hingga 52% dan utang bank jangka pendek double digit.
Sekjen Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia Henry Chevalier mengatakan, kenaikan COGS dalam laporan keuangan emiten mencerminkan masih tingginya biaya produksi meskipun harga bahan baku sudah mulai mereda pada September tahun ini.
“Kalau kenaikan COGS ini masih terus berlanjut maka dengan sendirinya dapat mengikis laba perusahaan, jadi kami masih menunggu realisasi PMK terkait bea masuk bahan baku 0% yang dapat membantu penurunan beban tersebut,” kata Henry dikutip, Senin (28/9/2026).
Menurut dia, ketidakpastian regulasi dapat mengancam usaha industri plastik hilir di tengah ketergantungan impor bahan baku. Namun pihaknya mengapresiasi pemerintah atas relaksasi bea masuk anti dumping yang telah diterapkan belum lama ini.
“Saya tidak tahu apakah karena sudah diberikan relaksasi bea masuk anti dumping maka yang 0% impor bahan baku itu hingga saat ini belum juga terealisasi, tapi paling tidak berikan kepastian untuk kami,” ujarnya.
Sementara itu, Analis Sinarmas Sekuritas Yosua Zisokhi mengatakan, kenaikan harga minyak dan gangguan pasokan naphtha, bahan baku utama industri petrokimia, dapat merambat hingga ke harga resin yang digunakan produsen kemasan plastik.
“Pelemahan daya beli membuat perusahaan akan mengalami kesulitan untuk meneruskan kenaikan beban tersebut kepada konsumen akhir,” kata Yosua.
Emiten plastik kemasan rata-rata mencatat kenaikan COGS lebih dari 14% begitupun dengan utang jangka pendek terutama kepada bank yang juga akan berpengaruh pada beban keuangan di era suku bunga tinggi pasca kenaikan Fed Funds Rate awal bulan ini sebesar 25 basis poin ke level 3,75-4%.
“Ini akan berpotensi menekan volume penjualan yang berpengaruh pada kinerja keuangan. Selain itu, suku bunga the Fed yang meningkat dapat memicu suku bunga bank Indonesia meningkat pula, sehingga beban bunga emiten juga meningkat,” katanya.
Di saat yang sama, terjadinya oversupply di China menimbulkan tantangan baru bagi emiten plastik dalam negeri di tengah ketidakpastian kondisi global. Produsen China jauh lebih efisien dan mampu menekan biaya sehingga industri plastik dalam negeri berisiko kalah saing jika biaya masih tinggi.
“Produsen kita berpotensi tidak bisa menjual dengan harga yang kompetitif, bisa kalah saing dari produk China,” ujarnya.
Menurut Yosua, kombinasi harga bahan baku, nilai tukar, dan biaya pendanaan membuat 2026 menjadi tahun yang menantang bagi industri plastik. Perusahaan dengan neraca lebih sehat dan kemampuan lebih besar untuk meneruskan kenaikan biaya bahan baku kepada pelanggan cenderung memiliki daya tahan lebih baik.
“Tahun ini bisa dilihat sebagai stress test bagi perusahaan plastik. Bukan hanya revenue growth yang perlu diperhatikan investor, tetapi apakah perusahaan mampu menjaga gross margin ketika resin naik dan pada saat yang sama mengendalikan leverage dan finance cost,” katanya
Yosua menambahkan, jika harga resin dan biaya logistik mulai normal pada 2027, emiten-emiten tersebut berpotensi mencatat margin recovery. “Perusahaan sudah melakukan repricing dan efisiensi pada 2026, sehingga ketika input cost turun, penurunan tersebut berpotensi langsung terlihat pada gross margin dan laba,” tutup Yosua.
(ayh/ayh)
