Jakarta, CNBC Indonesia – Meluasnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mulai mengubah pola transaksi masyarakat Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan uang kartal, baik uang kertas maupun logam, terus melambat seiring semakin masifnya penggunaan pembayaran digital.
Gubernur BI Destry Damayanti mengungkapkan saat ini jumlah pengguna QRIS telah mencapai 67 juta orang atau sekitar seperempat dari total penduduk Indonesia. Kondisi tersebut membuat transaksi tunai (cash) semakin berkurang, terutama di wilayah yang telah memiliki akses internet dan infrastruktur digital yang memadai.
“Kalau kita lihat, memang masih tumbuh tapi mulai terus melambat. Kenapa? Karena Indonesia ini kan sangat luas. Dan wilayahnya kan sangat pulau-pulau kita ada daerah-daerah yang terdepan, terluar gitu kan. Tentunya ini kan mereka juga masih butuh uang-uang cash. Mungkin juga ada, mungkin sinyal masih belum semuanya kan juga masih ada beberapa yang di blank spot,” kata Destry dalam acara di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurut Destry, uang kartal saat ini masih menjadi instrumen pembayaran utama di sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keterbatasan jaringan internet dan masih adanya area blank spot membuat masyarakat di daerah tersebut belum dapat sepenuhnya beralih ke sistem pembayaran digital.
Namun, di berbagai wilayah lain, preferensi masyarakat telah bergeser ke pembayaran non-tunai. QRIS kini semakin banyak digunakan untuk transaksi sehari-hari, mulai dari pusat perbelanjaan hingga pasar tradisional.
“QRIS kalau kita lihat sekarang penggunanya sudah 67 juta. Artinya sudah seperempat dari penduduk Indonesia yang menggunakan QRIS. Jadi tentu saja kalau kita lihat, karena banyak menggunakan sistem digital, sehingga penggunaan cash kan terbatas. Nah, jadi kita bisa lihat di beberapa event kalau kita sekarang belanja di pasar itu mereka lebih suka pakai QRIS kan ketimbang menggunakan cash,” ujarnya.
Meski tren digitalisasi pembayaran terus menguat, BI menegaskan uang kartal tetap memiliki peran penting dalam sistem pembayaran nasional. Destry memastikan masyarakat tetap bebas memilih metode transaksi, baik secara digital maupun menggunakan uang tunai.
Karena itu, BI mengingatkan para pelaku usaha dan pedagang untuk tetap menerima pembayaran menggunakan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.
“Kita tetap tidak melarang orang kalau menggunakan cash, karena tetap bahwa payment di kita ini kan ada digital atau melalui cash. Jadi, buat para merchant juga walaupun ada yang memang mereka ingin bayar cash ya mereka harus bisa menerima. Tapi faktanya preferensi masyarakat memang sekarang mengarah kepada digital payment,” tutur Destry.
(haa/haa)
